Polisi Bojonegoro Selidiki Dugaan Penipuan Pengisian Perangkat

Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S. Bintoro (berdiri) berbicara dalam sebuah dialog di Bojonegoro, Sabtu (21/10). (Slamet Agus Sudarmojo)

Nama lima oknum yang datang ke Unnes sudah kami ketahui. Kalau bukti-bukti pencatutan nama sudah cukup jelas lima oknum itu akan kami panggil untuk dimintai keterangan.

Bojonegoro (Antara Jatim) - Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro, Jawa Timur, menyelidiki dugaan penipuan pengisian 1.152 perangkat desa yang dilakukan sejumlah oknum yang mencatut nama Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S. Bintoro.

Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S. Bintoro, Sabtu , menjelaskan ada lima oknum yang datang ke Wakil Rektor (Warek) Universitas Negeri Semarang (Unnes) meminta jawaban soal pengisian perangkat desa dengan mencatut nama dirinya.

Kelimanya mendatangi Wakil Rektor Unnes, karena pihak Unnes yang membuat soal pengisian perangkat desa.

"Nama lima oknum yang datang ke Unnes sudah kami ketahui. Kalau bukti-bukti pencatutan nama sudah cukup jelas lima oknum itu akan kami panggil untuk dimintai keterangan," kata dia menegaskan.

Hal senada disampaikan Bupati Bojonegoro Suyoto yang membenarkan ada lima oknum yang datang ke pihak Unnes menekan meminta jawaban soal pengisian perangkat desa.

Kelima oknum itu, lanjut dia, datang ke Unnes meminta jawaban soal dengan alasan mereka yang berkepentingan dengan pengisian perangkat desa termasuk yang mendukung Unnes sebagai pihak yang membuat soal.

Dari informasi yang diperoleh, kata dia, lima oknum selama ini yang selama ini menjadi koordinator memintai uang kepada pendaftar perangkat desa dengan jaminan diterima.

"Ada beberapa modus seperti menjanjikan memberikan kunci jawaban soal, bimbingan belajar dengan membayar uang cukup besar. Tapi ada juga bimbingan belajar dengan cara yang benar," kata dia menjelaskan.

Baik AKBP Wahyu S. Bintoro dan Suyoto optimistis pihak Unnes tidak akan dengan mudah melepaskan jawaban soal pengisian perangkat desa, apalagi sebelumnya sudah berkomitmen dengan pemkab dalam pelaksanaan tes bisa berjalan dengan benar.

"Saya yakin Unnes tidak akan membocorkan jawaban soal pengisian perangkat desa sebab menyangkut nama lembaga," kata AKBP Wahyu S. Bintoro menegaskan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bojonegoro Joko Lukito menyatakan proses pengisian perangkat desa di daerahnya akan memperoleh pengawasan polisi sejak pembuatan soal sampai pendistribusian soal ke kecamatan.

"Sesuai jadwal tes serentak di 28 kecamatan dilaksanakan 26 Oktober," kata dia.

Sesuai data menyebutkan jumlah peserta tes pengisian sebanyak 1.152 lowongan perangkat desa di daerahnya mencapai 7.660 peserta. (*)