Perwakilan massa tukang ojek, Sutomo mengatakan, ia dan rekan-rekannya merasa keberatan dengan adanya jasa trasportasi daring tersebut karena membuat pendapatan dari pekerjaan yang telah ia tekuni bertahun-tahun menurun drastis.
"Kami menuntut agar operasional serta aplikasi ojek dan taksi online ditutup. Gara-gara itu pendapatan kami turun hingga 30 persen," ujar Sutomo kepada wartawan, Kamis.
Menurut dia, sebelum ada Gojek di Kota Madiun, pendapatan mereka bisa mencapai Rp150 ribu per hari. Namun, sejak ada Gojek, pendapatan hanya sekitar Rp50 ribu.
Mereka meminta para anggota perwakilan rakyat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut yang dirasa sangat meresahkan.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Kota Madiun Istono menyatakan akan segera mengundang pihak-pihak berwenang untuk memberikan solusi terbaik terkait beroperasinya ojek berbasis aplikasi daring tersebut.
"Kami akan segera mengundang pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini. Seperti Dinas Perhubungan; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun; dan pihak Gojek sendiri," tutur Istono.
Pihaknya berjanji semua keluhan akan diakomodasi untuk didapatkan solusinya. Sebab, perkara tersebut terbilang rumit karena berkaitan dengan persoalan ekonomi dari para pelaku penyedia jasa transportasi.
Selain itu, kasus tersebut tiidak hanya terjadi di Kota Madiun, namun juga terjadi secara nasional terlebih di kota-kota besar.
"Ini perlu keterlibatan semua pihak. Para pihak terkiat harus duduk bersama memikirkan solusinya. Warga diminta bersabar, karena solusi butuh proses dan waktu," tambahnya.
Setelah mendapat jawaban dari Ketua DPRD setempat, puluhan tukang ojek dan sopir taksi tersebut membubarkan dri dengan tertib. Aksi tersebut berlangsung lancar dan mendapat pengamanan ketat dari anggota kepolisian setempat.(*)
