Jakarta, (Antara) - Rusia pada Rabu menuding Amerika Serikat telah menerapkan "standar ganda" atau hipokrit, terkait krisis Semenanjung Korea karena terlalu menekankan aspek legal formal meski Washington sendiri sangat sering melanggar hukum internasional.
"Memang betul bahwa Korea Utara telah melanggar hukum internasional dengan menggelar uji coba nuklir dan rudal, tetapi bukankah hal serupa juga dilakukan oleh Amerika Serikat," kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin, kepada sejumlah wartawan di Jakarta.
Washington memang sering menggunakan argumentasi hukum untuk mendesak Dewan Keamanan PBB agar menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada Korea Selatan yang dinilai melanggar resolusi larangan uji coba rudal dan nuklir.
Namun, Galuzin mengingatkan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang paling sering melanggar hukum internasional. Dia mencontohkan bagaimana Washington secara sepihak menginvasi Irak--yang pada masa kekuasaan Saddam Hussein dituding mempunyai senjata pemusnah massal--dan juga Libya.
"Pada akhirnya mereka ketahuan berbohong terkait senjata pemusnah massal itu. Bukankan ini juga merupakan pelanggaran hukum internasional? Bukankah dengan demikian mereka telah menerapkan standar ganda pada Korea Utara?" kata Galuzin.
"Dengan ini Amerika Serikat memanfaatkan situasi di Semenanjung Korea untuk mendestabilitasi kawasan ini demi kepentingan geo-politik mereka," ujarnya.
Menurut Galuzin, perspektif yang harus diangkat dalam menyelesaikan krisis di Semenanjung Korea seharusnya bukan hukum internasional, tapi bagaimana semua pihak yang terlibat bisa meredakan ketegangan di kawasan.
Amerika Serikat saat ini memang tengah khawatir atas kemajuan pesat Korea Utara dalam mengembangkan teknologi rudal antar-benua berhulu ledak nuklir yang mampu terbang menyasar negara itu.
Menurut sejumlah pakar, Korea Utara hanya perlu satu atau dua tahun lagi untuk benar-benar menguasai teknologi rudal antar-benua berhulu ledak nuklir.
Washington sendiri sudah mengkampanyekan sanksi ekonomi berat melalui mekanisme Dewan Keamanan PBB, di antaranya adalah larangan bagi negara-negara anggota PBB untuk menerima ekspor batu bara--yang merupakan sumber utama Pyongyang untuk mendapatkan devisa--dari Korea Utara.
Namun hingga kini, sanksi tersebut belum mampu memaksa Korea Utara untuk menghentikan program pengembangan persenjataan mereka.(*)
