Surabaya (Antara Jatim) - Legislator meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mempertimbangkan rencana memberikan jaminan pensiun untuk seluruh pekerja khususnya warga Kota Pahlawan.
Ketua Komisi D Bidang Kesra Kota DPRD Surabaya Agustin Poliana, di Surabaya, Senin, mengatakan pihaknya mengapresiasi rencana wali kota tersebut, namun kiranya perlu dipertimbangkan apakah langkah tersebut diperkenankan secara hukum.
"Alokasi anggarannya juga harus diperhitungkan. Mulai dari persentase jaminan pensiun dari gaji para pekerja, hingga berapa banyak yang harus mendapatkan tunjangan itu," katanya.
Agustin mengharapkan rencana pemberian tunjangan pensiun agar dipertimbangkan secara matang karena beberapa tahun sebelumnya rencana kalangan dewan yang ingin mengalokasikan dana kerohiman bagi masyarakat miskin yang keluarga meninggal tidak pernah bisa direalisasikan.
Padahal, lanjut dia, daerah lain bisa dengan mengunakan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) melalui RT/RW bisa dibantu sampai Rp1 juta.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan sebenarnya masih banyak persoalan yang membutuhkan dukungan alokasi anggaran dari pemerintah kota. Ia mencontohkan masalah bantuan untuk siswa SMA/SMK yang hingga saat ini belum bisa diwujudkan karena menunggu hasil gugataan ke Mahkamah Konsititusi (MK).
"Padahal sesuai UUD 45, anak sekolah menjadi tanggungan negara," katanya.
Agustin Poliana mengatakan masalah sosial lainnnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah pemberian permakanan untuk para lansia, penyandang cacat dan anak yatim piatu.
Dari 65 ribu jumlah lansia di Surabaya, yang mendapatkan makanan dari pemerintah kota hanya sekitar 11 ribu orang, dengan alasan anggaran yang tak mencukupi. Di sisi lain, anak yatim yang mendapatkan bantuan juga dibatasi, usia 5-18 tahun. Total anggaran yang dilaokasikan Rp103 miliar/tahun.
"Bagaimana kalau orang tuanya meninggal saat dilahirkan?" katanya.
Ia menambahkan pemberian permakanan kepada para lansia, anak yatim dan penyandang cacat hanya sekali dalam sehari. Ia berharap dari jumlah penerima permakanan yang jumlahnya sekitar 26 ribu orang kuotanya bisa ditambah.
"Misalkan, untuk lansia, minimal 50 persen yang diberi," katanya.
Untuk itu, Agustin meminta pemerintah kota memperhitungkan secara detail alokasi anggaran yang dibutuhkan, jika berencana memberikan tunjangan pensiun bagi warganya. (*)
