Jember (Antarajatim) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember mencatat jumlah warga miskin secara makro di wilayah setempat sebanyak 269.540 orang berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (susenas) tahun 2015.
"Berdasarkan data yang kami miliki, jumlah warga miskin di Jember menurun dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2014 sebanyak 270.400 orang," kata Kepala BPS Jember Indriya Purwaningsih di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.
Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan di Jember pada tahun 2010 sebanyak 311.800 orang, tahun 2011 sebanyak 292.100 orang, tahun 2012 sebanyak 277.000 orang, tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 278.500 orang, tahun 2014 sebanyak 270.400 orang dan tahun 2015 sebanyak 269.540 orang.
Apabila dihitung berdasarkan presentase maka tercatat penduduk miskin tahun 2010 sebesar 13,27 persen, tahun 2011 (12,44 persen), tahun 2012 (11,76 persen), tahun 2013 (11,68 persen), tahun 2014 (11,28 persen), dan tahun 2015 sebesar 11,22 persen.
Ia mengatakan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam mengukur kemiskinan dan melalui pendekatan itu, maka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
"Yang masuk dalam kategori penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dan pada tahun 2015 sebesar Rp283.510 dinyatakan sebagai warga miskin," katanya.
Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Jember Isnaini Dwi Susanti mengatakan BPS Jember yang memiliki data tentang jumlah warga miskin, sedangkan pihak Dinas Sosial hanya melakukan verifikasi terhadap data tersebut.
"Berbagai program untuk mengurangi angka kemiskinan di Jember sudah dilakukan secara optimal, namun peran serta semua pihak juga penting untuk mengurangi jumlah warga miskin di Jember," tuturnya.
Ia menjelaskan Dinsos Jember tidak akan mampu mengurangi angka kemiskinan dengan berbagai program tanpa dukungan unit kerja lain dan semua pihak yang berkompeten untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Jember.
"Beberapa program seperti pembagian sembako, pemberian perlindungan kesehatan kepada warga miskin, dan melakukan program bedah rumah layak huni juga dilakukan untuk mengurangi jumlah warga miskin di Jember," katanya.
Sementara Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni mengatakan fenomena kasus sosial seperti nenek Rokayah yang dikabarkan makan rumput akibat kemiskinan itu membutuhkan langkah konkrit Pemkab Jember, agar mereka dapat mendapatkan bantuan.
"Untuk penanganan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Dinsos Jember dan harus bersinergi dengan semua pihak, namun Dinsos menjadi penggerak utama untuk koordinasi bantuan tersebut," ucap politisi Partai Gerindra Jember itu.(*)
