Surabaya (Antara Jatim) - Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur menyatakan 90 persen sekolah SMA/SMK di Jawa Timur telah siap menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
"Dari total 3.170 lembaga, hanya sekitar 10 persen yang masih belum memastikan kesiapannya. Kami terus mengejar target 100 persen," kata Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman di Surabaya, Senin.
Saiful mengatakan, masih ada kesempatan satu hari lagi agar seluruh sekolah mendaftar ke Kemendikbud dan menyatakan siap menyelenggarakan UNBK.
“Masih ada sampai besok. Jadwalnya diperpanjang lagi sampai 31 Januari dari sebelumnya pendaftaran UNBK dibatasi Kemendikbud hanya sampai 25 Januari,” ujarnya.
Saiful menjelaskan, jumlah SMA/SMK se Jatim yang telah tercatat sebagai pelaksana UNBK mencapai 2.799 sekolah. Rinciannya, 947 SMA dan 1.425 SMK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.372 lembaga mendaftar sebagai penyelenggara secara mandiri dan 427 sekolah lainnya menggabung ke sekolah lain.
“Sejak awal kita dorong sekolah-sekolah yang tidak mampu menyelenggarakan secara mandiri untuk bergabung saja,” kata mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu.
Menurut Saiful, sekolah lebih nyaman dengan memilih bergabung dari pada meminjam sarana komputer ke orang tua atau wali murid. “Sekolah yang pinjam ke orang tua berkurang. Karena ini kerap jadi miss persepsi. Sehingga sekolah lebih banyak usaha sendiri melalui pengadaan maupun menggabung,” kata dia.
Apalagi, lanjut Saiful, jadwal UNBK antara SMA dengan SMK tidak bersamaan.
Upaya melaksanakan UNBK secara 100 persen ini, lanjut Saiful, tidak berlaku bagi wilayah kepulauan. Ini lantaran jaringan internet di kepulauan belum mampu diakses, seperti Bawean dan Sumenep. Untuk itu, di wilayah tersebut akan menggunakan naskah soal cetak.
“Nanti naskahnya akan dikirim langsung dari pusat. Kita tidak lagi mencetak dan mendistribusikan naskah soal,” tutur Saiful.
Disinggung terkait anggaran, Saiful mengaku hingga saat ini pusat belum mengumumkan besaran anggaran untuk operasional UNBK di Jatim. Kendati demikian, biaya listrik dan internet bagi sekolah saat pelaksanaan UNBK akan diupayakannya tetap ditanggung APBN.
“Tidak ada komputer dari pusat. Anggarannya tidak ada,” kata dia.
Saiful Rachman menambahkan selama ada APBN untuk UNBK yang diberikan, maka pembiayaan semaksimal mungkin tidak dibebankan pada sekolah. Mulai dari biaya listrik, air juga pada biaya proktor dan pengawas.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Telkom sekaligus PLN menyusul. Yang pasti tidak ada alokasi anggaran untuk sewa genset,” ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menjelaskan, pada saat ini pihak Kota Surabaya seharusnya tetap menjalin hubungan baik dengan Dindik Jatim. Lantaran tidak menutup kemungkinan adanya kombinasi UNBK anatara SMP dan SMA atau SMK seperti tahun sebelumnya.
“Saat ini harus fokus keberpihakan pada sekolah dan kegiatannya. Kalau berpolemik pada kewenangan tidak akan membawa solusi yang baik. Apalagi UNBK juga butuh kombinasi SMA,SMK dan SMP,” pungkas dia. (*)
