Surabaya (Antara Jatim) - Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2015 – 2020 se- Jawa Timur di Surabaya , Minggu, sekaligus meneguhkan tekad untuk memperjuangkan masalah kesenjangan sosial.
"Karenanya tema besar kita untuk pogram ke depan adalah pembangunan yang berkeadilan," terang Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, usai pelantikan.
Ketua MPR RI ini menyebut masalah kesenjangan sosial amat terasa di tanah air. "Disparitasnya luar biasa antara Pulau Jawa dan luar Jawa, barat dan timur, kaya dan miskin," ungkapnya.
Dia mencontohkan, saat menjabat Menteri Kehutanan periode 2009 - 2014, sebesar 99,9 persen lahan hutan dikuasai korporat. "Lima tahun saya menjabat menteri kehutanan dan baru bisa menekan menjadi 93 persen yang dikuasai korporat," ujarnya.
Belum lagi, Zulkifli menambahkan, 70 persen lahan di Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang. "Rata-rata petani kita tidak punya lahan karena mayoritas dikuasai orang kota," ucapnya.
Contoh lain, sebanyak 93 persen pengusaha adalah kelas usaha kecil menengah. "Tapi kredit UMKM yang mengucur tak lebih dari 15 persen," ungkapnya. Menurut Zulkifli semakin masalah ketidakadilan ini dibahas, akan lebih panjang lagi fakta yang didapat.
Karenanya, Zulkifli menyerukan, kader-kader PAN yang akan bertarung pada Pilkada maupun Pemilu Legislatif yang akan datang, jika nantinya terpilih, harus membuktikan dengan tindakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Senada, Ketua DPW PAN Jawa Timur Masfuk mengatakan keadilan sampai kapanpun harus diperjuangkan.
"Insyaallah kita akan memberikan bukti kepada masyarakat untuk membangun Jawa Timur yang berkeadilan. Kita akan mengembangkan pemikiran bagi warga miskin struktural yang butuh sentuhan," ungkapnya.
Menurut mantan Bupati Lamongan ini, orang-orang miskin yang semula tidak tidak punya harapan itu harus diperjuangkan untuk bangkit.
Pelantikan pengurus DPW dan DPD PAN se- Jawa Timur dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wakilnya Saifullah Yusuf, selain juga dihadiri pimpinan seluruh parpol wilayah Jawa Timur.
Sependapat dengan yang diperjuangkan PAN tentang pembangunan yang berkeadilan, menurut Gubernur Soekarwo, tidak ada tentara yang bisa menyelesaikan ketidakadilan.
"Yang bisa menyelesaikan adalah menyediakan ruang publik untuk berdialog, dan itu yang bisa menyelesaikan adalah pimpinan yang dipilih oleh publik," terang Gubernur Jawa Timur yang selama dua periode terpilih salah satunya juga diusung oleh PAN ini. (*)
