Jember (Antara Jatim) - Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jember, Jawa Timur membuat pernyataan sikap untuk menolak pengerahan massa dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar di Jakarta pada 2 Desember 2016.
"Kami menolak demonstrasi dan pengerahan massa pada Jumat (2/12) karena dapat merusak stabilitas bangsa dan negara, serta lebih banyak mudharatnya," kata Ketua GP Ansor Jember Ayub Junaidi di Kabupaten Jember, Rabu.
Menurutnya, Ansor meminta TNI dan Polri menindak tegas rencana demonstrasi pada 2 Desember 2016, apabila mengganggu kepentingan umum dan publik, serta mengarah pada tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Ansor dan Banser NU siap dan siaga menunggu perintah para alim ulama NU dan pimpinan Pusat GP Ansor untuk melakukan gerakan menjaga keutuhan NKRI. Apabila nanti negara meminta kami turun karena situasi memaksa, maka kami siap," ucap Ayub yang juga Wakil Ketua DPRD Jember itu.
Ia mengimbau kepada masyarakat, agar tidak terprovokasi dan mudah terhasut oleh kelompok-kelompok radikal yang saat ini menemukan momentum untuk mengkonsolidasikan ideologinya.
"Mengenai kasus penistaan agama yang dilakukan calon Gubernur DKI Basuki Tjahya Purnama, agar diserahkan seutuhnya kepada penegak hukum untuk diproses sesuai undang-undang yang berlaku," katanya.
Ayub menegaskan GP Ansor Jember mendukung terciptanya toleransi kerukunan umat beragama khususnya di kalangan generasi muda secara berkesinambungan guna mewujudkan kondusifitas wilayah.
"Kami akan setia menjaga dan memelihara paham ahlussunah waljmaah, serta merawat kebhinekaan dan Pancasila, serta NKRI," ujarnya menambahkan.
Informasi yang dihimpun di lapangan, ratusan warga Jember dikabarkan akan mengikuti aksi Bela Islam II pada 2 Desember 2016 di Jakarta dengan menggunakan bus.
Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan tidak bisa melarang warganya yang berniat menggelar demonstrasi di DKI Jakarta pada aksi damai bela Islam II atas dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Saya tak bisa melarang demo karena merupakan hak dan dijamin konstitusi," ujar Pakde Karwo, sapaan akrabnya, kepada wartawan di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Rabu (22/11).
Rencananya sekitar 2.000 orang asal Jatim dikabarkan akan ikut berdemonstrasi di Jakarta yang dijadwalkan pada Jumat, 2 Desember 2016.(*)
