Surabaya (Antara Jatim) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan penggunaan e-Goverment di Kota Pahlawan bukan sekedar gaya-gayaan melainkan sudah menjadi kebutuhan.
"Tenaga di Pemkot terbatas. Apalagi, selama dua tahun ini tidak ada rekrutmen pegawai baru. Sementara jumlah pegawai pensiun bisa mencapai ratusan. Makanya kami memaksimalkan tenaga IT untuk memaksimalkan tata kelola pemerintahan," kata Risma di Surabaya, Selasa.
Usai menghadiri penandatanganan nota kesepakatan bersama pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan implementasi e-goverment Pemerintah Kota Surabaya di Pendapa Delta Wibawa, Sidoarjo, ia mengatakan manfaat teknologi informasi ini sangat signifikan. Ini bukan hanya untuk transparansi tetapi juga untuk penghematan.
"Kami bisa membangun jalan-jalan baru dengan biaya sendiri, karena adanya penghematan dari sini," jelas wali kota.
Wali kota yang telah memimpin Surabaya selama dua periode ini menjelaskan tentang sistem pengelolaan keuangan daerah (mulai dari e-Musrenbang, e-budgeting, e-payment dan sebagainya). Juga tentang Surabaya Single Windows (SSW), e-SDM, e-Monitoring, e-Education, serta e-Health. Termasuk juga sistem siaga Command Center.
"Semua kami serahkan ke KPK. Dan saya senang banyak pemerintah daerah yang mengadopsi ini. Sehingga semua daerah bisa maju bersama-sama,” kata wali kota.
Gubernur Papua, Lukas Enembe mengaku menyambut baik penandatanganan nota kesepakatan bersama tersebut. Menurutnya, selama ini, ada beberapa kepala daerah di Papua yang telah ditangkap KPK. Karenanya, dengan mengadopsi sistem e-government dari Pemkot Surabaya, diharapkan bisa menjadi bentuk pencegahan korupsi di Papua.
"Kami ingin model penerapan seperti Bu Risma. Dengan melaksanana e-government ini, kabupaten dan kota di Papua juga bisa bertumbuh dan tidak tertinggal dari daerah lain. E-goverment ini kalau semua bisa diterapkan di kabupaten/kota, Indonesia akan maju,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang
mendorong agar ada lebih banyak lagi pemerintah daerah (provinsi/kota/kabupaten) yang menerapkan sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-goverment) seperti yang telah diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
"Penggunaan sistem elektronik, selain efektif dan efisien, juga menjadi pondasi untuk menciptakan peradaban baru," katanya.
Selain Wakil Ketua KPK, agenda tersebut dihadiri Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Bupati Sidoarjo, Saiful Illah, Gubernur Papua, Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi. Serta 25 bupati dan wali kota yang ikut menjadi bagian penandatanganan nota kesepakatan tersebut. Diantaranya Bupati Bojonegoro, Suyoto. (*)
