Sumenep (Antara Jatim) - Wakil Bupati Sumenep A Fauzi menyatakan daerah kabupaten di Pulau Madura tersebut layak memiliki "shorebase" atau basis darat untuk kepentingan operasional kontraktor kontrak kerja sama (K3S) pengelolaan minyak dan gas bumi (migas).
"Permasalahannya adalah pembangunan shorebase itu merupakan investasi mahal dan pemerintah daerah dipastikan tidak bisa melakukannya secara mandiri. Namun, Sumenep sudah layak memiliki shorebase," katanya di Sumenep, Jawa Timur, Sabtu.
Sejak puluhan tahun lalu terdapat sejumlah K3S yang melakukan eksploitasi dan eksplorasi migas di Sumenep.
"Namun, semua kebutuhan logistik atau peralatan milik mereka yang akan dipergunakan untuk operasional, baik eksploitasi maupun eksplorasi migas, tidak berada di Sumenep, karena memang tidak ada fasilitas shorebase di Sumenep," ujarnya.
Selanjutnya manajemen K3S yang mengelola lapangan atau blok migas di Sumenep menempatkan semua kebutuhan logistik mereka di luar Sumenep, di antaranya di Lamongan.
Shorebase merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Kalau memiliki shorebase, kata dia, pemerintah daerah tentunya akan meminta K3S itu menempatkan semua kebutuhan logistiknya di Sumenep.
"Sekali lagi, kendalanya memang butuh investasi besar untuk membangun shorebase. Kami di pemerintah daerah harus berkomunikasi dengan pihak ketiga supaya bisa membangun shorebase di Sumenep," ujarnya.
Fauzi menjelaskan, sejak beberapa waktu lalu, pihaknya telah berkomunikasi dengan investor tertentu untuk membangun shorebase di Sumenep.
"Komunikasi kami dengan investor tersebut baru tahap penjajakan. Di Sumenep sudah ada lokasi yang layak dibangun shorebase. Doakan saja agar secepatnya ada investor yang bersedia membangun shorebase di Sumenep," katanya.
Sejumlah K3S yang mengelola blok migas di Sumenep, di antaranya PT Kangean Energy Indonesia (KEI), PT Santos Madura Offshore Pty Ltd, dan PT Husky-CNOOC Madura Ltd (HCML). (*)
