Surabaya (Antara Jatim) - Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Jawa Timur menyatakan jatah akreditasi sekolah di wilayah ini dipangkas hingga 1.310 sekolah.
"Jumlah keseluruhan sekolah di kita yang membutuhkan reakreditasi sebanyak 13.336 sekolah, namun disetujui 9.400 dan sekarang susut menjadi 8.090 sekolah, sehingga dipangkas 1.310 sekolah," kata Sekretaris BAP S/M, Soeparno di Surabaya, Selasa.
Ia mengatakan 1.310 sekolah tersebut harus rela menunggu masa akrediasi tahun depan, karena rendahnya anggaran dari pemerintah pusat membuat Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) memangkas jatah akreditasi untuk setiap provinsi.
"Susutnya anggaran mencapai Rp5,649 miliar. Pengurangan tersebut berdasar surat BAN S/M nomor 260/BAN-SM/LL/V/2016 tentang penetapan kuota akreditasi hasil efisiensi," katanya ketika ditemui.
Menurut dia, BAP S/M akhirnya memberikan prioritas untuk SMA/SMK agar lebih dulu melaksanakan reakreditasi. Pertimbangannya dikarenakan jenjang tersebut sangat berpengaruh terhadap lulusan untuk mengikuti seleksi ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan dunia kerja.
"Dalam kondisi seperti ini, BAP S/M harus mengurangi jatah sekolah. Pengurangan yang besar kami lakukan untuk jenjang SD dan SMP, karena di jenjang SMA/SMK akan berpengaruh terhadap lulusan," terangnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan sekolah-sekolah yang didrop dari daftar usulan akreditasi tahun ini adalah sekolah yang baru habis masa akreditasinya tahun ini.
"Untuk penggantinya, kami dapat memberikan perpanjangan satu tahun kali dua. Kami batasi satu tahun perpanjangan itu karena harapannya 2017 sudah bisa diusulkan kembali, namun kalau tidak juga masuk usulan, bisa diperpanjang satu tahun lagi," jelasnya.
Meskipun kuota reakreditasi sekolah ada pemangkasan, ia mengakui jika Jatim tetap mendapat kuota paling banyak dari pada provinsi lain, termasuk di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang tercatat hanya mendapat jatah di kisaran angka lima ribu sekolah.
"Kuota paling banyak ini adalah kepercayaan yang harus dijaga dengan kinerja. Saat ini proses penugasan assessor untuk visitasi ke sekolah sudah mulai berjalan, namun belum bisa turun karena anggaran dari pusat juga belum turun," paparnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, awalnya visitasi akan dilakukan pada 9 Mei, namun karena alasan anggaran sehingga diundur sampai 23 Mei, namun jika pada tanggal itu belum juga ada anggaran, maka akan diundur hingga 31 Mei. (*)
