Bojonegoro (Antara Jatim) - DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meminta pemerintah kabupaten (pemkab) mencairkan dana bantuan pendidikan bagi siswa SLTA Negeri, dan swasta, yang dialokasikan sebesar Rp100 miliar di dalam APBD 2016.
"Kami minta pemkab segera mencairkan dana bantuan pendidikan bagi siswa SLTA Negeri dan swasta yang besarnya Rp2 juta per siswa," kata Ketua DPRD Bojonegoro Mitro'atin, di Bojonegoro, Selasa.
Menurut dia, adanya bantuan biaya pendidikan sebesar Rp2 juta per siswa/tahun itu, bisa membantu orang tua yang anaknya masih menjalani pendidikan SLTA sederajat.
"Apalagi menjelang pelaksanaan ujian nasional (UN), dua bulan lagi. Selama ini para orang tua selalu mengeluhkan biaya sekolah yang tinggi," tuturnya.
Ia mengharapkan adanya bantuan biaya pendidikan bagi siswa SLTA sederajat sebesar Rp2 juta per siswa, bisa mencegah siswa putus sekolah.
"Kalau siswa bisa menjalani pendidikan SLTA sampai tamat, akan mengurangi tingkat anak putus sekolah, selain juga mutu pendidikan akan semakin meningkat," katanya, menegaskan.
Dimintai konfirmasi terpisah, Bupati Bojonegoro Suyoto, menjelaskan pemkab masih melakukan verifikasi terkait data siswa SLAT sederjat penerima bantuan pendidikan sebesar Rp2 juta per siswa itu.
Permasalahannya, lanjut dia, data siswa SLTA sederajat dari Dinas Pendidikan (Disdik) dengan data dari Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), masih terjadi perbedaan.
Data dari Disdik, katanya, mengacu data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tercatat warga di daerahnya yang menjalani pendidikan SLTA sederajat sekitar 62 ribu siswa.
Di lain pihak, lanjut dia, data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), bahwa jumlah siswa SLTA sederajat di daerahnya yang menjalani pendidikan di daerahnya, juga luar kota sekitar 62 ribu siswa.
"Kami minta dinas pendidikan secepatnya melakukan verifikasi untuk mensinkronkan data, agar biaya bantuan pendidikan bisa segera dicairkan," ucapnya.
Ia menambahkan pembelian bantuan pendidikan bagi siswa SLAT sederajat secara menyuluruh itu, sebagai usaha meningkatkan mutu pendidikan, juga mencegah siswa putus sekolah.
"Siswa yang memperoleh bantuan biaya pendidikan juga warga Bojonegoro, yang menjalani pendidikan SLTA sederajat di luar kota," jelas dia. (*)