Bupati: Percepatan Proyek JLS Dorong Ekonomi Banyuwangi

Banyuwangi (Antara Jatim) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan percepatan jalan lingkar selatan akan mampu mendorong perkembangan ekonomi di Jawa Timur, khususnya Banyuwangi, apalagi jika diintegrasikan dengan keunggulan pariwisata antarkabupaten.

"Namun yang perlu diperhatikan, pembangunannya harus disesuaikan dengan tata ruang masing-masing daerah, dan tetap harus dikendalikan. Misal kalau akan dibangun industri, tentunya industri apa yang cocok di jalur ini. Harapan kami, lansekap JLS tetap hijau," ujarnya seusai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembangunan JLS dengan delapan daerah di Banyuwangi, Selasa.

Perjanjian kerja sama yang lama yang ditandatangani pada 2002 direvisi dengan fokus percepatan pembangunan JLS. Dalam rapat itu delapan daerah yang dilintasi JLS selatan melakukan koordinasi, yakni Banyuwangi, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, dan Jember dengan melibatkan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim.

Pembangunan jalur lintas selatan (JLS) yang terbentang dari Kabupaten Banyuwangi hingga Kabupaten Pacitan bakal segera dimulai lagi. Pembangunan proyek yang telah berjalan bertahun-tahun ini akan dipercepat sehingga jalur sepanjang 650 kilometer itu ditargetkan rampung pada 2021.

Menurut Anas, dibangunnya JLS ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan Banyuwangi, yakni orang akan semakin banyak yang datang ke daerah wisata tersebut.

"Jalurnya lebih mudah, semakin banyak opsi jalan. Akan ada pemandangan baru saat masuk Banyuwangi karena melewati perkebunan," ujarnya.

Ruas jalan arteri JLS di Banyuwangi mencapai sepanjang 110 km, yang diawali dari kawasan perbatasan Tangki Nol kawasan Kalibaru hingga Ketapang. Sejumlah kawasan selatan Banyuwangi akan dilewati JLS, antara lain, adalah Perkebunan Malangsari Kalibaru, Kendeng Lembu Glenmore, Genteng, Rogojampi, Srono, Singojuruh, Kabat, Banyuwangi, Giri, dan Kalipuro.

Sementara Kepala Biro Asministrasi Kerja Sama Pemprov Jawa Timur Benny Sampirwanto mengatakan JLS adalah jalur yang dirancang pemerintah pusat sebagai alternatif selain jalur di sepanjang pantai utara di Jawa Timur.

"Karena sudah hampir 14 tahun berjalan, dan JLS ini belum rampung juga, maka kami meminta delapan daerah yang akan dilalui segera menuntaskan kendala pembangunan JLS ini. Jalur ini sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian," ujarnya.

Menurut Benny, sebagian besar kendala pembangunan JLS adalah masalah pembebasan lahan. Untuk itu pihaknya mengumpulkan delapan daerah tersebut agar bersama-sama berkomitmen mempercepat pembangunan JLS sehingga pada 2021 harus selesai.

Ia menjelaskan bahwa proyek JLS ini dimulai sejak 2002, namun sempat mengalami kendala masalah pembebasan lahan di sejumlah daerah. Skema pembangunannya, pemerintah pusat dan provinsi membiayai pembangunan fisiknya, sedangkan pemerintah daerah menyiapkan lahannya.

Anggaran yang dikucurkan pusat untuk percepatan JLS pada 2016 ini adalah Rp1,4 trilun dan tambahan bantuan luar negeri sebesar 250 juta dolar AS. (*)