Dirjen Binamarga Tinjau Proyek JLS Tulungagung

Tulungagung (Antara Jatim) - Direktorat Jendral Binamarga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek Jalur Lintas Selatan (JLS/pansela) di Kabupaten Tulungagung selatan sebagai upaya percepatan target penyelesaian pada 2019.

"Kami ingin pastikan ketersediaan dan kesiapan lahan sebelum dilakukan kontrak karya di Kementrian PUPR," kata Direktur Jendral Binamarga Kemetrian PUPR Arie Setiadi Moerwanto di Tulungagung, Selasa.

Secara khusus, Arie Setiadi didampingi Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan sejumlah pejabat di Dirjen Binamarga maupun Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya Kabupaten Tulungagung meninjau proyek JLS dari wilayah Pantai Prigi, Senin (6/3) malam.

Hasilnya, Arie mengatakan proyek JLS atau pantai selatan (pansela) dari Trenggalek menuju Tulungagung diharapkan bisa dilaksanakan pada kurun 2017, lalu dilanjutkan ke arah timur dan tersambung hingga Blitar, Malang, Jember, Banywangi.

"Pembangunan dilakukan dengan skema tahun jamak (multiyears), dan sesuai target Kementrian PUPR proyek Pansela mulai dari Banten hingga Banyuwangi ini diharapkan bisa tuntas pada 2019," katanya.

Khusus di Tulungagung, Arie Setiadi mengakui dirinya perlu melihat langsung kondisi lapangan karena kesimpangsiuran informasi mengenai kesiapan lahan yang akan dibangun untuk proyek JLS/pansela tersebut.

Namun setelah dilakukan tinjauan dan melihat gambar di peta, Arie mengaku sudah lega karena ternyata tidak ada lagi kendala lapangan karena secara umum lahan yang akan dibangun jalan nasional di sepanjang pesisir selatan Tulungagung sudah siap, dan hanya sebagian kecil yang masih terkendala ganti-rugi pembebasan tegakan (pohon).

"Pemerintah sudah mendapat komitmen (pendanaan) dari Islamic Development Bank, sehingga manapun yang posisinya sudah siap (dibangun) akan didorong duluan," katanya.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengatakan kedatangan Dirjen Binamarga Kementrian PUPR ke Tulungagung guna membahas sejumlah proyek yang direncanakan dari APBN, dengan meninjau beberapa tempat.

Syahri mengungkapkan adanya perbendaan informasi yang menjadi akar kesalahpahaman terkait status lahan calon proyek JLS/pansela.

"Seperti informasi lahan pembangunan pansela ada jalur dengan jarak 16 kilometer yang sudah siap. Namun, yang diterima PUPR bahwa lahan belum siap untuk dilakukan pembangunan. Ini yang kemudian kami klarifikasi dan jelaskan saat meninjau ke lapangan," katanya.(*)