JIAD Nilai Penanganan Kelompok Gafatar Berlebihan

"Kesigapan pemerintah dan reaksi MUI atas apa yang disebut dengan


Gafatar cenderung berlebihan," kata Koordinator JIAD Jatim Aan Anshori


ketika dikonfirmasi, Rabu.




Ia mengatakan seharusnya penanganan kelompok masyarakat tersebut


harus lebih hati-hati. Terlebih lagi, terkait dengan adanya tudingan


bahwa kelompok tersebut sesat.




"Tudingan kelompok tersebut sesat dan berpotensi mendirikan negara


perlu disikapi secara wajar dan adil. Konstitusi menjamin kemerdekaan


berserikat, berekspresi, dan bahkan kemerdekaan beragama/berkeyakinan,"


paparnya.




Ia mengatakan dalam negara demokrasi yang relatif kondusif seperti


Indonesia, tidak ada alasan bagi negara untuk mengamputasi hak-hak dasar


warga negara tanpa keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


Orang tidak bisa diperlakukan sebagaimana kriminal sampai ada vonis


pengadilan.




Ia mencontohkan kejadian yang menimpa dokter Rica dan anaknya yang


masih balita, yang disebut-sebut menjadi pengikut gerakan ini, adalah


individu dewasa yang punya hak untuk melakukan keyakinannya sepanjang


tidak bertentangan dengan undang-undang.




"Apa yang salah dengan perempuan ini jika ia memilih dengan sadar


keyakinan politiknya? Justru cara-cara represif rezim Jokowi dan model


otoritarianisme MUI dalam menentukan mana keyakinan keagamaan yang sesat


dan tidak, patut kita kritik," ujarnya.




Ia berharap, adanya klaim sesat itu tidak secara mudah diucapkan.


Misalnya, klaim sesat dari MUI yang menyebabkan ratusan pengungsi Syiah


Sampang dan Ahmadiyah di Transito yang justru menyengsarakan mereka.




Aan justru mempertanyakan adanya organisasi yang saat ini dengan


bebas, yang justru secara nyata mendeklarasikan diri ingin mengganti


Pancasila dengan ideologi agama (Islam), sebagaimana yang diyakini oleh


Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).




Ia menilai, pemerintah dan MUI seakan bungkam dan lumpuh terhadap


organisasi-organisasi tersebut. Untuk itu, ia pun meminta agar


pemerintah lebih bijak terkait dengan penanganan masalah kelompok


masyarakat, salah satunya Gafatar. (*)