Jember (Antara Jatim) - Puluhan mahasiswi muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jember menuntut pemerintah membangun kemandirian pendidikan tinggi dan tuntutan tersebut disampaikan dengan cara berdemonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu.
"Kami menuntut pemerintah membangun kemandirian pendidikan tinggi dan menghentikan eksploitasi intelektual untuk kepentingan korporasi," kata koordinator aksi, Naraini Khairina, di sela-sela orasinya di halaman Gedung DPRD Jember.
Menurutnya, lemahnya visi negara dan kuatnya pengaruh "World Trade Organization" (WTO) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadikan pemberdayaan potensi intelektual muda hanya berputar pada arus kepentingan pasar global.
"Persoalan gender dalam kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan menjadikan intelektual muda terjebak pada pragmatisme peran yakni berdaya ekonomi atas nama idealisme-profesionalitas ilmu," tuturnya.
Ia menjelaskan rangkaian kebijakan tersebut sangat berbahaya bagi masa depan generasi bangsa dan salah satu dampak dari kebijakan itu adalah tingginya angka gugat cerai karena perempuan telah berdaya secara ekonomi.
"Aksi demonstrasi itu juga merupakan bentuk sosialisasi hasil kesepakatan Kongres Mahasiswi Islam untuk Peradaban (KMIP) yang digelar pada Sabtu (31/10)," katanya.
Selain berorasi, sejumlah aktivis mahasiswa muslimah HTI Jember juga melakukan aksi teatrikal dan parade bendera di bundaran DPRD Jember, kemudian perwakilan mahasiswa menyampaikan hasil KMIP kepada anggota DPRD Jember Komisi D yang membidangi masalah pendidikan.
Anggota Komisi D DPRD Jember, Lilik Ni'amah menyambut baik delegasi mahasiswi muslimah HTI karena peduli dengan kondisi bangsa yang terjadi selama ini.
"Kami juga prihatin terhadap kebijakan-kebijakan pro pasar yang memberikan dampak negatif ke masyarakat. Aspirasi dari delegasi mahasiswi Muslimah HTI akan menjadi bahan pemikiran anggota dewan," ucap politisi Partai Amanat Nasional itu.
Selain menyampaikan aspirasi ke DPRD Jember, mahasiswi muslimah HTI juga mendatangi kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) untuk menyampaikan kritik dan masukan tentang pemberdayaan ekonomi perempuan yang justru menjadikan perempuan sebagai tulang punggung keluarga atau tonggak ekonomi nasional.(*)
