Internal PDIP Diduga Pecah Akibat Dukungan ke Rasiyo-Lucy

Surabaya (Antara Jatim) - Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Surabaya diduga pecah akibat sejumlah mantan pengurus PAC dan DPC PDIP Surabaya akan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Cawali-Cawawali Surabaya Rasiyo-Lucy yang diusung PAN dan Demokrat.

"Ada yang sudah pesan tempat untuk kegiatan yang dihadiri 150 orang atas nama Pak Rasiyo pada Jumat (9/10) besok pukul 19.00 WIB," kata salah seorang staf Rumah Makan Nur Pacifik Gubeng Surabaya Hartaka saat ditemui wartawan di Surabaya, Kamis.

Namun demikian, lanjut dia, pihaknya tidak mengetahui secara detail agenda acaranya seperti apa. "Kalau soal acara saya tidak tahu. Mungkin bisa tanya staf lainnya," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Liasion Officer (L0) atau pihak penghubung pasangan Cawali-Cawawali Surabaya Rasiyo-Lucy Didik Darmadi tidak mau berkomentar mengenai hal itu.

Namun informasi yang diperoleh Antara di internal tim pemenangan Rasiyo-Lucy membenarkan bahwa ada surat dari mantan pengurus di PAC dan DPC PDIP Surabaya terkait deklarasi dukungan pada Jumat (9/10).

Sumber tersebut mengatakan pihaknya selama ini sudah berkoordinasi dengan mantan Ketua DPC PDIP Surabaya Saleh Ismail Mukadar terkait rencana deklarasi ini.

"Ini ada surat dukungannya. Tapi lebih baik diberitakan besok (9/10) pada saat acaranya digelar," katanya.

Mantan Ketua DPC PDIP Surabaya Saleh Ismail Mukadar saat dikonformasi wartawan di Surabaya membantah bahwa dirinya yang mengkordinir adanya acara deklarasi untuk pasangan calon Rasiyo-Lucy.

"Kata siapa? saya tidak tahu itu, saat ini saya ada di kampung (Ambon) itu tidak benar. Jika ada yang mengatasnamakan Saleh berarti acaranya awu-awu (tidak jelas)," kata Saleh.

Jubir Tim Pemenangan Pasangan Cawali-Cawawali Surabaya Risma-Whisnu (Diusung PDIP) Didik Prasetiyono mengatakan terhadap kabar tersebut pihaknya akan kaji di dalam tim setelah benar ada fakta kejadian.

"Di dalam partai sudah jelas aturan bagi semua anggota partai untuk mengamankan kebijakan organisasi, termasuk rekomendasi dalam pilkada Surabaya ini," katanya.

Menurut dia, bagi yang tidak patuh terhadap kebijakan organisasi tentunya akan dikaji sanksi terhadap yang bersangkutan. "Sejauh mana pelanggaran aturan organisasi tergantung data dan fakta kejadian," ujarnya.

Hal sama juga dikatakan Ketua Bappilu PDIP Surabaya Adi Sutarwijono. Ia mengatakan tidak mempermasalahkn. "Itu biasa. Tiga kali pilkada, ada segelintir, yang masalah lalunya bagian dari PDIP kemudian mengambil pilihan politik yang berbeda," katanya.

Saat ditanya sanksi organisasi, lanjut dia, ketika peristiwa itu terjadi maka pihaknya akan menverifikasi berdasarkan data yang ada. "Kita cek apa yang bersangkutan secara aktual masih menjadi anggota PDIP atau tidak. Jika iya, ini yang akan kita laporkan induk organisasi," ujarnya. (*)