Banyuwangi (Antara Jatim) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta masyarakat di daerahnya tidak terpancing isu negatif, khususnya menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah akhir 2015. "Apalagi ini tahun politik, jangan sampai masyarakat terpancing dengan isu-su yang muncul dari dinamika politik yang semakin dinamis," katanya dalam pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis. Pada pertemuan yang diniatkan untuk mendapatkan masukan dan evaluasi kinerja sebelum penyampaian laporan pertanggungjawaban ke DPRD itu, Bupati juga mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga suasana yang aman dan kondusif. Ia sendiri mengemukakan bahwa sebelum menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara formal kepada dewan, dirinya ingin mendengar evaluasi kinerjanya dari masyarakat melalui para tokoh dari berbagai elemen. "Melalui forum ini kami ingin agar masyarakat menveluasi kinerja kami selama lima tahun," katanya. Sementara KH Yusuf Nur Iskandar yang akrab disapa Gus Yus juga mengingatkan Bupati Anas di akhir masa jabatannya ini akan banyak terjadi dinamika politik yang terjadi. Berbagai isu negatif maupun positif, katanya, pasti akan menerpa. Sebagai mantan wakil bupati, dia mengaku juga pernah mengalaminya. "Kalau akhir-akhir Bupati diisukan negatif sudah biasa. Jangan sampai isu negatif ini mempengaruhi kinerjanya dalam membangun daerah yang sudah banyak kemajuannya. Kita hanya bisa mendoakan yang menghembuskan isu-isu negatif akan diberi kesadaran dan rahmat," kata Gus Yus. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyampaikan pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp49,8 miliar untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada yang akan digelar pada Desember 2015. Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Banyuwangi Anacleto Da Silva di Banyuwangi, Senin (13/4) menjelaskan anggaran itu akan diserahkan ke KPU sebagai dana hibah untuk membiayai semua keperluan hajatan pemilihan pemimpin di daerah itu. "Dalam APBD 2015, dana sejumlah itu memang dianggarkan untuk keperluan pilkada. Namun dalam perkembangan selanjutnya ternyata hasil konsultasi bersama KPU ada penambahan biaya-biaya seperti biaya kampanye dan lainnya yang belum terakomodasi," katanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah, kata dia, kemungkinan akan menambahi anggaran tersebut lewat APBD perubahan yang dijadwalkan dibahas sekitar bulan Juni mendatang. (*)


Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026