Menpan RB: Presiden Perintahkan Pembukaan Akses Kargo Juanda

Sidoarjo (Antara Jatim) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo memerintahkan pembukaan akses kargo dari terminal 1 ke terminal 2 Bandara Internasional Juanda yang sempat ditutup TNI AL. "Ini bukan imbauan lagi, tapi perintah dari Presiden. TNI AL hari ini juga harus membuka akses kargo Bandara Juanda," ujarnya di sela rapat koordinasi dengan Gubernur Jatim, Angkasa Pura I, perwakilan Armatim dan pihak terkait lainnya di VIP Room Juanda Surabaya, Kamis. Penutupan akses kargo tersebut berlangsung sejak 12 Maret karena adanya kesalahpahaman antara TNI AL dan Angkasa Pura I terkait sejumlah poin dalam perjanjian kerja sama tertentu. "Saya sudah ke lapangan dan menerima laporan tentang alasan penutupan. Tapi ini tidak perlu dipublikasikan dan silahkan diselesaikan dalam suasana satu sistem koordinasi pemerintahan melalui proses musyawarah mufakat," tukasnya. Adanya persoalan tertentu, kata dia, tidak perlu mengorbankan kepentingan orang banyak, bahkan mengganggu aktivitas layanan publik maupun terpengaruhnya perekonomian nasional. Menurut dia, bandara adalah salah satu pusat pelayanan publik yang terdiri dari berbagai instansi untuk bekerja sama dalam satu visi misi memberikan pelayanan sebaik-baiknya guna meningkatkan aktivitas ekonomi berkesinambungan bagu kesejahteraan masyarakat. "Presiden berpesan harus tanggalkan ego sektoral, bekerjalah lintas sektoral dan tingkatkan koordinasi," ucap mantan politisi Partai Hanura tersebut. Ia menyampaikan, intinya pelayanan publik harus berjalan, ekonomi tidak boleh terganggu, serta "image" positif yang tidak hanya di mata pelaku ekonomi, tapi justru bisa merusak citra Indonesia di mata internasional. Perintah pembukaan akses kargo di Juanda, lanjut Yuddy, sebagai bentuk tindak lanjut rapat terbatas yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, 25 Maret 2015. Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kepala BPKP, KSAL, Wakil Menteri Keuangan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Angkasa Pura, Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan TNI AL, dan Komandan Puspenerbal. Selain penyelesaian internal terkait pejanjian kerja sama, arahan yang dihasilkan adalah pelayanan publik tidak boleh terganggu, sementara di satu sisi persoalan tetap diselesaikan. "Saya juga minta Pak Yanuar (mewakili Pangarmatim) untuk memerintahkan dibukanya akses kargo kembali. Hal-hal terkait dengan perjanjian kerja sama, mohon Gubernur Jatim menjembatani penyelesaiannya," kata dia. Sementara itu, pada rapat koordinasi terbuka tersebut dihadiri Gubernur Jatim Soekarwo, Direktur Operasional PT Angkasa Pura I Yushan Sayuti, General Manager PT Angkasa Pura I Juanda Trikora Harjo, Asintel Pangarmatim Kolonel Laut (E) Yanuar mewakili Pangarmatim dan sejumlah pihak terkait lainnya. (*)