Gubernur: Dua Lokalisasi di Jatim segera Ditutup

Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan dua lokalisasi, yakni di Kabupaten Ponorogo dan Kota Mojokerto segera ditutup. "Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat sudah dilakukan dan tidak lagi lama akan ditutup," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Jumat. Dengan penutupan dua lokalisasi maka di provinsi yang terletak di paling timur ujung Pulau Jawa itu akan habis karena sampai saat ini masih menyisakan dua tempat tersebut. Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, untuk lokalisasi di Kedung Banteng Ponorogo secara prinsip sudah siap untuk melakukan penutupan, beserta anggaran penutupannya. "Untuk yang di Mojokerto masih belum, tapi akan segera diupayakan bersama pemkot setempat," kata mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim tersebut. Pihaknya bahkan mengaku sudah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten Ponorogo untuk menentukan kapan akan dilakukan penutupan. "Pemprov melalui biro kesejahteraan rakyat sudah rapat dan akan segera ditentukan proses pentutupan lokalisasi itu," kata Pakde Karwo. Jika Kabupaten Ponorogo sudah siap menutup, lanjut dia, Pemkot Mojokerto masih belum memberikan kepastian kapan dilakukan proses penututpan tersebut. Selain masih ada yang menentang penutupan lokalisasi itu, kata dia, tapi Pemprov Jatim optimistis ditutup, salah satu caranya terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Wali Kota Mojokerto agar program Jatim bebas lokalisasi segera terwujud. "Semua sebenarnya sudah disiapkan di Pemprov, baik dari anggaran maupun sosialisasi. Kami harap pemkot juga memikirkan pelatihan untuk pekerjaan baru bagi para wanita tuna susila (WTS) di sana," ucap suami Nina Kirana itu. Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini Pemprov dan Pemkot Mojokerto akan melakukan pendekatan kepada pengelola lokalisasi dan para WTS. "Dari Biro Kesra dan MUI sudah siap untuk bersosialisasi berikut kebutuhan lainnya. Kami menunggu respon dari Pemkot Mojokerto," tukasnya. Sejak 2010 di Jawa Timur ada sekitar 47 lokasi prostitusi dengan jumlah WTS yang beroperasi lebih dari 7.000 orang. Pemprov Jatim memberikan Rp3 juta bagi masing-masing WTS yang dientaskan dari lokasi prostitusi untuk modal usaha. Selain itu, Pemprov Jatim juga menyediakan pelatihan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. (*)