IMM Minta Presiden Tegas ke Polri-KPK

Surabaya (Antara Jatim) - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur meminta Presiden Joko Widodo bersikap tegas ke Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama terkait persoalan di tubuh kedua institusi hukum tersebut. "Sesungguhnya Presiden dapat bertindak tegas dalam menangani kasus yang sekarang terjadi ini," ujar Pengurus IMM Surabaya Tri Aji, di sela unjuk rasa sebagai bentuk keprihatinan konflik Polri-KPK di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin. Pihaknya berharap Presiden wajib bertindak tegas apabila Polri-KPK bergerak melenceng dari koridor misinya untuk menciptakan Indonesia baru yang berdaulat secara politik, berdikari dari ekonomi dan berkepribadian dalam budaya. "Termasuk di dalamnya Indonesia yang bersih dari korupsi sebagaimana garis politik yang dijanjikan pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla," tukasnya. Menurut dia, ketidakberdayaan Presiden dalam menangani persolan tidak lepas dari tekanan-tekanan lingkaran partai maupun pendukungnya dalam Pemilihan Presiden sehingga membuatnya seolah memposisikan dirinya tidak mampu memutusukan apa-apa terkait polemik sekarang. Mahasiswa semester akhir Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya tersebut juga menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi adalah terpenting dan sangat mendesak. "Tapi alangkah baiknya bila lembaga negara yang dibentuk untuk tugas itu, baik KPK maupun Kejaksaan memprioritaskan kasus-kasus korupsi besar yang berhubungan langsung dengan persoalan kedaulatan bangsa," katanya. Sementara itu dalam aksinya, puluhan mahasiswa tidak hanya sekadar orasi dan membentangkan poster berisi dukungan kembali baiknya hubungan kedua institusi hukum, namun juga menggelar teaterikal tentang polemik yang sekarang terjadi. Para mahasiswa juga mengenakan topeng Ketua KPK Abraham Samad serta Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.(*)