Agung Desak Pemerintah Buat Peta Rawan Bencana

Oleh Wuryanti Puspitasari Jakarta (Antara) - Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) versi Munas Jakarta Agung Laksono mendesak pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk segera membuat peta mengenai daerah yang kritis dan rawan bencana. "Segera membuat peta wilayah mana saja yang rawan bencana, seperti banjir, longsor dan lain sebagainya," kata Agung ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat. Saat ini, Agung baru saja kembali dari meninjau lokasi bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Agung menilai, dengan adanya peta bencana, maka masyarakat yang bermukim di wilayah yang menjadi "area rawan bencana" bisa menjadi lebih waspada. "Terutama mereka yang bermukim di lereng-lereng yang rawan akan longsor," katanya. Peta tersebut, kata Agung, bisa dilakukan oleh pemerintah daerah yang dinilai paling memahami karakteristik wilayahnya. "Bupati atau wali kota dan jajarannya tentu paling tahu mengenai wilayahnya, mana-mana saja daerah yang dianggap rawan bencana segera dipetakan dan diinformasikan kepada masyarakat," katanya. Sementara itu, terkait kunjungannya ke Banjarnegara, Agung mengatakan bantuan yang pihaknya berikan bukan bentuk pencitraan. "Ini murni kepedulian sosial, sudah terbiasa bagi kami melakukan seperti ini tanpa bermaksud pencitraan," katanya. Sementara itu, Agung Laksono beserta sejumlah pengurus lainnya meninjau langsung lokasi bencana longsor di Banjarnegara. Dia menjelaskan, dalam kunjungannya dia beserta rombongan membawa tim kesehatan. "Para pengungsi pasti membutuhkan tim kesehatan, karena itu kami membawa tim kesehatan selain mengobati berbagai penyakit juga memberikan vitamin dan lain sebagainya," katanya. Selain itu, Agung dan rombongan juga membawa bantuan logistik, keperluan sanitasi, obat-obatan dan lain sebagainya yang diberikan kepada tiap keluarga di pengungsian. "Ada beras, ada lauk pauk, dan lain sebagainya," katanya. Agung menjelaskan, "blusukan" ke lokasi bencana telah dia lakukan sejak dahulu, bahkan kegiatan tersebut semakin sering dilakukan saat dia menjabat sebagai Menkokesra pada Kabinet Indonesia Bersatu II. (*)