Pebisnis Berharap Hati Jokowi untuk Dunia Usaha

Surabaya (Antara Jatim) - Sejak terpilihnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk memimpin Indonesia periode 2014-2019, masyarakat hingga pelaku bisnis memiliki rasa penasaran tinggi bagaimana model kepemimpinan nahkoda baru tersebut. Sama halnya dengan siapa sosok yang akan dipilih dan dari latar belakang profesi apakah punggawa yang bertugas bersama Kabinet Jokowi, itu semakin menambah kekhawatiran publik terutama pengusaha. Pada masa menanti pengumuman 34 menteri tersebut banyak dari kalangan dunia usaha ketir-ketir dan memilih menjalankan bisnisnya apa adanya. Ada pula pengusaha yang mempunyai keberanian tinggi untuk mengambil segala risiko dengan mengembangkan usaha melalui serangkaian upaya seperti mengadakan promo walaupun untung yang dihasilkan minim. Seluruh tindakan itu dilakukan sebagai siasat pengusaha sembari menunggu kondisi politik Indonesia stabil. Penyebabnya, ketika bisnis mereka tetap berjalan normal tapi saat ada gangguan dari situasi politik maka hal itu sudah dipastikan berdampak pada pengembangan bisnis. Oleh sebab itu, menanti kepastian atmosfer politik adalah langkah terbaik. Untuk itu, tanggal 26 Oktober 2014 menjadi oase di tengah gurun pasir bagi pengusaha. Momentum tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa pemerintah baru itu tidak main-main dalam menata negaranya menuju Indonesia yang maju, berwibawa, dan berdaulat. Khususnya jelang diberlakukannya kerja sama perdagangan antaranggota negara ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) per Desember 2015. Apalagi, sampai sekarang beragam nada miring sempat muncul di tengah masyarakat di mana mereka menilai rakyat Indonesia belum siap menghadapi MEA tahun depan. Hal itu karena kualitas sumber daya manusia dinilai masih kalah dengan negara lain di ASEAN. Akan tetapi, melalui serangkaian strategi menghadapi MEA 2015 maka perlahan SDM di Tanah Air sengaja dipersiapkan untuk momentum tersebut. Salah satunya, terlihat dari percepatan usaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur yang melakukan pertemuan bisnis dengan pengusaha Jayapura pada bulan Oktober 2014. Tujuan pertemuan itu tidak hanya meningkatkan laju perdagangan antarpulau Provinsi Jatim, tetapi ikut mewujudkan hubungan simbiosis mutualisme kedua wilayah. Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Perdagangan antarpulau, Diar Kusuma Putra mengatakan, antusiasme pengusaha Papua untuk melakukan pertemuan bisnis dengan pengusaha Jatim cukup besar. Hal ini tampak dari 400 pengusaha Papua yang ikut berpartisipasi di pertemuan bisnis itu. Padahal awalnya jumlah pengusaha yang diperkirakan datang sebanyak 150 pengusaha. Keoptimisan mereka dikarenakan selama ini mayoritas kebutuhan di Papua dipasok dari Jatim. Beberapa komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua di antaranya adalah komoditas pertanian, bahan pokok, bahan kebutuhan sehari-hari, pupuk, benih, dan masih banyak lagi. Sementara potensi Papua yang bisa disalurkan ke Jatim di antaranya umbi porang dan biji jambu mente. Selain itu, hasil kerajinan atau ukiran kayu yang dipahat pengrajin Papua atau dihasilkan pengusaha kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM) juga memiliki prospek besar untuk dipasarkan di Jatim. Besarnya potensi tersebut berbanding terbalik dengan masih minimnya pembangunan industri di Papua. Masyarakat di Bumi Cenderawasih itu sangat tergantung dengan daerah industri yang bisa memasok kebutuhan mereka. Di sisi lain Jatim memiliki seluruh yang diperlukan mereka. Untuk memperlancar kegiatan perdagangan ini, dalam waktu dekat pihaknya merencanakan untuk mendirikan kantor perwakilan dagang di Papua. Melalui pertemuan "business to business"/B2B antara pengusaha Jatim dengan pengusaha Jayapura mampu membukukan transaksi perdagangan Rp17 miliar. Namun, potensi perdagangan yang diperkirakan segera bisa terealisasi mencapai sebesar Rp41 miliar. Meski begitu, secara umum Kadin Jatim terus berupaya mempercepat laju perdagangan antarpulau dengan telah memprakarsai terjalinnya kerja sama 25 provinsi di seluruh Indonesia. "Langkah itu membantu perdagangan antarpulau atau perdagangan domestik Jatim semakin meningkat dari tahun ke tahun," ucap Diar. Sertifikasi UKM Di tempat berbeda, Ketua Forum Daerah UKM Jatim, Nurcahyudi mengemukakan, menjelang pemberlakukan MEA 2015 UKM di Indonesia termasuk Jatim masih minim yang memiliki sertifikasi. Sementara untuk menghadapi MEA 2015 sertifikasi produk sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk bisa bersaing dengan produk asing. Umumnya, para pelaku UKM di Indonesia sedikit yang sadar akan pentingnya sertifikasi produk. Pengusaha di sektor itu hanya melihat sertifikasi sebagai bentuk kewajiban semata. Tapi, di negara lain sertifikasi justru dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi pelanggan mereka. Kondisi itu bisa diibaratkan memakai helm karena takut ditilang atau bukan karena keamanan. Hal ini yang membuat UKM di dalam negeri banyak yang belum memiliki sertifikasi, sehingga jumlah sertifikasi produk UKM harus ditambah. Oleh karena itu, idealnya peran pemerintah tidak hanya menyerahkan beban kepada pelaku UKM seutuhnya. Pemerintah harusnya mulai mengantisipasi dengan membuat barrier atau sistem kebijakan yang bisa melindungi UKM. Di sisi lain, pemerintah harus berperan aktif kepada pelaku UKM. Misalnya, pemerintah lebih ketat dalam menyeleksi perusahaan asing yang berinvestasi. "Soalnya, MEA ini bisa jadi akal-akalan pihak luar ASEAN. Ada perusahaan Tiongkok buat kantor di Singapura atau Malaysia, lalu masuk ke Indonesia dengan status negara ASEAN dan ini harusnya diwaspadai pemerintah," ujar Nurcahyudi. Di samping itu, untuk mengantisipasi hal tersebut provinsi ini melalui Badan Koordinasi, Sertifikasi dan Profesi Jatim, telah melakukan berbagai upaya guna mendukung industri dan usaha terutama pada sektor UMKM. Apalagi, saat ini standarisasi dan sertifikasi usaha ataupun produk sudah menjadi acuan tersendiri oleh pasar perdagangan. Untuk itulah, sebagai Warga Negara Indonesia juga harus mendukung produk-produk dalam negeri/Salah satunya dengan menjaga mutu dan kualitas produk. Bahkan sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap UKM harus mampu memproduksi barang dengan kualitas dan kuantitas yang terjaga serta harga bersaing. Untuk kualitas, pemerintah sudah menerapkan kewajiban barang harus ber-SNI. Namun, dari sisi harga aspek permodalan masih kerap menjadi masalah. Dengan bunga bank berada di kisaran 18-22 persen semakin membuat UKM Indonesia susah bersaing. Apalagi sampai sekarang kredit UKM tetap dianggap kalangan bank "high cost". Kalau di negara lain, bunga kredit UKM-nya bisa sangat rendah atau hanya empat persen. Meski begitu, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyatakan keyakinannya bahwa Jatim siap menghadapi MEA 2015 karena mengoptimalkan sektor pertanian dan UMKM. Seperti mempersiapkan balai karatina pertanian. Kemudian juga mempersiapkan dari sisi nontarif barrier melalui standardisasi. Soalnya dari sisi sektor pertanian hampir semua produk pertanian sudah tersertifikasi, contohnya Pisang Kirana. Di sisi UMKM, dari 6,8 juta UMKM yang ada di provinsi ini sebanyak 700 ribu di antaranya siap menghadapi MEA 2015. Selanjutnya ratusan ribu UKM tersebut akan dimasukkan dalam inkubator khusus guna menyiasati pasar bebas mendatang, walaupun kini masih terkendala permasalahan sumber daya manusia (SDM). Akan tetapi hal itu diantisipasi dengan menggandeng sejumlah perguruan tinggi. Sementara, terkait dengan infrastruktur maka Jatim adalah provinsi yang memiliki kesiapan optimal menghadapi MEA 2015. Contoh jalur kereta api ganda, jalan tol, hingga Terminal Teluk Lamong yang dipersiapkan dengan teknologi ramah lingkungan. Untuk itu, tahun 2015 provinsi terbesar kedua di Indonesia tersebut optimistis bisa mencatatkan kenaikan kontribusi perdagangan terhadap nasional menjadi 40 persen dibandingkan pencapaian sekarang masih 31 persen. Kepastian Usaha Dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah baru saat ini, bisa dikatakan kalangan pengusaha menyambut positif karena perekonomian nasional diyakini kian membaik. Bagi mereka kepastian dan kestabilan politik adalah faktor utama yang bisa membantu perekonomian ke arah yang positif. Bukti kestabilan politik tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014, di mana kondisi saat itu sangat kondusif. Akibatnya, bisnis yang dijalani pengusaha tetap terlaksana seperti normal. Apabila ada penurunan kinerja, hal itu terjadi hanya beberapa waktu dan langsung kembali pulih. Di samping itu saat ini masyarakat Indonesia semakin pintar. Mereka juga menunjukkan kedewasaannya dalam berpikir dan menjunjung tinggi demokrasi. Mereka tidak mau dibayar demi kepentingan tertentu atau menjual harga dirinya. Direktur Pemasaran Pakuwon Group, Sutandi Purnomosidi optimistis hasil yang diperoleh pada saat Pemilu 2014 adalah potret harapan rakyat sesungguhnya. Mengenai proyeksi ekonomi tahun 2015, diharapkan terjadi kebangkitan ekonomi Indonesia meskipun negeri ini dibayangi oleh kenaikan harga BBM. Jika komoditas itu naik maka akan meningkatkan harga seperti kenaikan harga properti. Dengan adanya pencabutan subsidi BBM, pada jangka panjang neraca perdagangan Indonesia menjadi lebih sehat. Bahkan perekonomian nasional bisa tumbuh dua digit pada tahun depan. Hal itu akan berdampak pada kenaikan nilai properti antara rentang tahun 2017-2018. Pada momentum itu, diprediksi perkembangan ekonomi nasional lebih pesat dibandingkan pencapaian tahun 2011-2013. Misalnya, di bidang properti di mana bukan hanya rumah tapak yang makin diminati pasar tetapi apartemen sudah menjadi gaya hidup baru. Kondisi itu tidak hanya dipengaruhi besarnya minat pasar melainkan ikut didukung oleh kebijakan pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) yang memudahkan calon pembeli rumah pertama. Salah satunya, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan penyaluran kredit kepemilikan apartemen (KPA) bisa diberikan setelah pengembang melakukan "topping off". Dengan demikian, jika harga apartemen Rp600 juta per unit maka cukup bayar uang muka 40 persen dan konsumen bisa mengangsur Rp3,7 juta per bulan melalui KPA. Bila perekonomian stabil, hal itu tentu membawa dampak positif terhadap perkembangan penjualan properti di Indonesia. Dengan membeli hunian pada saat ini maka tiga tahun mendatang harga rumah semakin meningkat signifikan mengingat investasi di sektor properti tidak akan pernah turun. Pada tiga tahun lalu, harga jual tanah di Surabaya Rp3 juta per meter persegi. Kini harga jualnya naik menjadi Rp6 juta per meter persegi. Sementara di Jakarta, harga jual tanah, misalnya, di perumahan yang membidik kalangan menengah atas sudah mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta per meter persegi. Pada masa mendatang, jika harga BBM jadi dinaikkan oleh pemerintah baru maka harga jual tanah bisa meningkat lagi. Dengan begitu kondisi itu sangat menguntungkan rakyat maupun investor. Terkait pasar properti tahun 2015, diyakini situasinya hampir sama dengan kondisi pada tahun 2011 hingga 2013. Tapi, performa tahun depan akan lebih menarik pasar properti di Indonesia. "Hal tersebut bisa dilihat pada semester I/2015, di mana saat itu masyarakat akan menunggu janji politik dari pemerintah terkini," tuturnya. Kini, secara umum kalangan pengusaha bisa dikatakan sedang menunggu langkah Jokowi untuk menunjukkan aksinya apakah pro-pengusaha atau tidak. Jika Presiden Jokowi menyediakan ruang di hatinya dengan pro-pengusaha maka mereka berharap kebijakan pemerintah pada masa mendatang tidak membebani pengembangan bisnisnya. Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia, Hendri Saparini menyatakan, sampai saat ini kalangan pebisnis masih bersikap "wait and see" dengan pemerintahan baru. Harapan para pebisnis pada pemerintahan baru ini adalah kepastian untuk tumbuh dalam usaha dan kebijakan-kebijakan yang pasti. Untuk itu, ia bersama puluhan pengusaha dari berbagai bidang dikumpulkan dalam diskusi bertema Peluang dan Tantangan Ekonomi Dalam Pemerintahan Baru. Kegiatan yang dilaksanakan di kantor Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Sinaya Jl Manyar Kertoarjo, Jumat (17/10) juga dihadiri Wakil Direktur Utama BTPN, Ongki W Dana. "Pada kesempatan tersebut kami mengimbau agar saat ini pelaku usaha di Indonesia harus bersiap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Strategi yang baik sangat diperlukan sehingga pengusaha bisa memanfaatkan peluang pasar MEA secara optimal dan tentunya didukung penuh oleh pemerintah," tukasnya.(*)