BI Minta Pemerintah Baru Pertimbangkan Kenaikan BBM

Surabaya (Antara Jatim) - Bank Indonesia (BI) Surabaya meminta pemerintah mempertimbangkan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pascapelantikan Presiden ketujuh RI Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla, karena kebijakan itu bisa memicu gejolak pasar. "Apabila kenaikan harga BBM muncul setelah pelantikan Presiden baru ini, kami khawatir terjadi efek domino yang sangat memberatkan rakyat," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Wilayah IV Surabaya Dwi Pranoto, ditemui di Surabaya, Jatim, Selasa. Apalagi, ungkap dia, sekarang dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai pemimpin negeri ini sudah menimbulkan banyak tanggapan masyarakat baik yang pro maupun kontra. Mereka juga berspekulasi dengan bagaimana dampak kebijakan baru itu terhadap perekonomian nasional. "Khusus di Jatim, kami harap perekonomian provinsi ini tetap baik dan tidak terpengaruh dengan gejolak pasar," ujarnya. Penyebabnya, jelas dia, sampai saat ini kenaikan harga BBM terutama yang bersubsidi hanya sekadar isu. Oleh sebab itu Bank Indonesia juga meminta masyarakat untuk sabar menunggu opsi pemerintah. "Kami optimistis pemerintah baru ini mampu menata negeri ini dengan mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat walaupun ada berbagai tanggapan muncul mulai dari pra, saat pelantikan, hingga pascapelantikan presiden dan wapresnya," tuturnya. Di sisi lain, tambah dia, ketika ada indikator kenaikan harga BBM pada masa mendatang pihaknya berharap media massa tidak mempublikasikannya secara besar-besaran. Hal itu disebabkan dapat menimbulkan ekspektasi pasar yang berlebihan. "Jika itu terjadi, diperkirakan ada fenomena penimbunan BBM yang akhirnya menyulitkan rakyat dan pelaku usaha yang membutuhkan stok komoditas tersebut. Ujung-ujungnya ketersediaan BBM terbatas dan harganya meningkat," ucapnya. Secara umum, sebut dia, pada saat ini seluruh pelaku ekonomi dari kalangan perbankan, pengusaha, masyarakat, sampai di tingkat pemerintah yang bergerak di sektor ekonomi juga menanti arah kebijakan pemerintahan baru. "Kami hanya bisa berdoa semoga pascapelantikan ini tidak ada gejolak pasar yang bisa memicu kenaikan harga dan bermuara pada inflasi," ujarnya. Sebelumnya, Kepala Seksi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar BPS Jatim, Candra Birawa membenarkan, jika BBM menjadi salah satu penyebab munculnya inflasi di suatu daerah. Komoditas tersebut termasuk dalam kelompok "administered price". "Komoditas lain penyebab inflasi di kelompok itu di antaranya tarif dasar listrik dan tarif air minum," katanya. Di samping itu, lanjut dia, inflasi terjadi karena pengaruh musiman seperti panen tanaman pertanian, biaya pendidikan, dan hari raya. Kemudian, pengaruh distribusi misalnya bencana alam, infrastruktur, dan keamanan. "Bahkan dipengaruhi aspek perubahan nilai tukar rupiah, tingkat bunga, suhu politik, dan abnormal profit berupa kegiatan menahan stok barang serta menaikkan harga," tukasnya.(*)