Pemprov Jatim Siapkan Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah

Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan laboratorium pengelolaan keuangan daerah untuk membantu penyusunan sistem keuangan yang ada di provinsi setempat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi di Surabaya, Senin, mengatakan laboratorium ini nantinya akan menjadi tempat untuk membantu sistem akuntanbilitas keuangan yang ada di Provinsi Jawa Timur. "Untuk saat ini memang masih belum banyak yang tahu tentang apa dan fungsi dari laboratorium ini. Namun saya yakin dalam implementasinya nanti akan sangat dibutuhkan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah yang ada," katanya saat membuka "focus discussion group" tentang penyusunan roadmap laboratorium pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Senin. Ia mengemukakan, dengan adanya laboratorium ini nantinya akan diketahui dengan cermat bagaimana cara untuk menyusun laporan keuangan yang baik. "Nantinya juga bisa dirumuskan tentang bagaimana mengelola keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan proses pelaporan yang ada," katanya. Ia mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kunjungan kerja Australia Indonesia Partnership For Decentralisation atau yang dikenal dengan AIPD. "Laboratorium ini seperti bayi prematur yang masih banyak penyempurnaan. Dan penyempurnaan dari laboratorium ini adalah para senior yang ahli di bidangnya yang berasal dari AIPD," katanya. Ia mengatakan, laboratorium ini juga nantinya akan bertugas untuk membantu pelaporan dan juga menjadi bank data untuk kemajuan pembangunan yang ada di Jatim. "Bank data keuangan ini nantinya akan membantu SKPD membuat pelaporan sesuai dengan petunjuk dan juga sesuai dengan aturan yang ada," katanya. Ia berharap, keberadaan dari laboratorium ini nantinya bisa mengakses seluruh laporan dari badan pemeriksa keuangan (BPK) yang sudah diselesaikan supaya bisa menjadi bahan acuan dalam pelaporan yang ada di Jawa Timur. "Artinya seluruh permasalahan temuan BPK diunduh dan kemudian dibuat sebagai aturan supaya Jawa Timur bisa bebas dari temuan BPK," katanya.(*)