Pemkot: PSK Dolly Ambil Dana Kompensasi Sedikit
Selasa, 24 Juni 2014 18:56 WIB
Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Surabaya menyatakan pekerja seks komersial (PSK) Dolly dan Jarak yang mengambil dana kompensasi dari pemerintah hingga saat ini masih minim.
Kabid Perencanaan dan Prasarana Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Selasa, mengatakan sebagaian besar PSK, mucikari, dan warga terdampak tetap menolak dan masih bertahan di area Dolly dan Jarak.
"Dari sejumlah PSK yang berjumlah 1.449, dan 311 mucikari, hanya sekitar 297 yang menerima dana kompensasi," katanya.
Menurut dia, pihaknya memang berencana untuk membangun eks lokalisasi itu menjadi tempat yang lebih terhormat dan tidak bertentangan dengan hukum agama. Agar kesan sebagai tempat lokalisasi secara perlahan bisa hilang.
"Dan yang terpenting adalah bagaimana memberdayakan para PSK dan masyarakat setelah Dolly ini ditutup," katanya.
Dwija mengungkapkan sebelumnya memang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari pemkot Surabaya sudah mengadakan progam-progam pelatihan kepada para PSK, mucikari dan warga terdampak berupa pelatihan untuk menjalankan bisnis yang positif sebelum penutupan. Pemkot akan menyediakan modal kepada masyarakat Dolly untuk berdagang dan membantu untuk memasarkan kepada publik.
"Memang kami ingin menjadikan wisma yang ada di lokalisasi Dolly dan Jarak menjadi ahli profesi dan ahli fungsi, misalnya mendirikan sentra-sentra PKL, dan sentra usaha," katanya.
Dwija menambahkan salah satu wisma terbesar di lokalisasi Dolly yaitu Barbara memang menyepakati untuk menutup wismanya dan dijadikan tempat untuk hal yang lebih positif.
Nantinya juga akan diadakan pembinaan progam religius kepada masyarakat sekitar, agar lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Wisma Barbara tersebut memang sebelumnya sudah direncanakan untuk gedung multi fungsi, dimana luas bangunan wisma itu 2.300 meter persegi dan ada 6 lantai.
"Untuk lantai satu akan kami jadikan lahan parkir, lantai dua sebagai balai pertemuan masyarakat, lantai tiga untuk TK, PAUD. Sedangkan untuk lantai empat, lima dan enam, akan kami jadikan sentra usaha. Dengan hal ini, kami mengharapkan agar masyarakat disana bisa hidup dengan layak," katanya. (*)