Surabaya (ANTARA) - Pimpinan DPRD Surabaya ikut membantu proses pengurusan akta kelahiran dua orang anak yang terlahir dari ibu pekerja seks komersial atau PSK di eks-Lokalisasi Dolly, Putat Jaya, Kota Surabaya, Jawa Timur.
"Saat penutupan lokasi Dolly, anak usia 7 dan 11 tahun itu ditinggalkan ibu kandungnya tanpa meninggalkan surat kependudukan apapun, hingga kini warga Putat Jaya yang mengasuhnya," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Jumat.
Reni telah mengunjungi kediaman dua anak tersebut dengan didampingi Lurah setempat beberapa hari lalu untuk menyerahkan dokumen akta kelahiran.
Menurutnya, setiap anak punya hak untuk memiliki akta kelahiran.
"Kedua anak itu saat ini memiliki NIK (Nomer Induk Kependudukan). Kita wajib bantu dan semoga lancar agar mereka bisa segera mengenyam pendidikan sekolah dasar," ujarnya.
Legislator PKS ini tidak ingin kendala identitas kependudukan menjadi penghalang bagi keduanya maupun anak-anak lainnya untuk mengenyam pendidikan.
Kedatangan Reni sebagai tindak lanjut kehadirannya di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW beberapa waktu lalu yang diselenggarakan oleh Pesantren Jauharotul Hikmah (JeHa).
Pada momen itu pula, Reni bertemu dengan dua bocah yang ditinggal orang tuanya sejak bayi ketika lokalisasi Dolly ditutup dan sudah 7 dan 11 tahun tidak memiliki akta kelahiran.
"Mereka punya keinginan dan semangat tinggi bersekolah, namun saat itu masih terkendala berkas administratif seperti akta kelahiran maupun KK," ujar Reni.
Untuk itu, kehadirannya tersebut untuk memastikan proses akta kelahiran telah rampung dan diserahkan oleh pihak Kelurahan Putat Jaya kepada wali dari anak-anak tersebut.
Reni pun mengucap syukur lantaran secara bertahap proses penyelesaian dokumen identitas anak-anak tersebut kian menemui titik terang sebagai syarat pemenuhan pendidikan.
"Saya saksikan wajah anak-anak dan orangtua asuhnya senang lega saat kami serahkan akta kelahiran, Alhamdulillah," kata Reni.
Untuk itu, ia menghimbau kepada para wali asuh untuk terus mengikuti prosedur lanjutan penyelesaian kartu keluarga. Hal ini menurutnya sebagai upaya membantu anak-anak agar dapat bersekolah serta intervensi program pemkot lainnya agar kebutuhan dasar terpenuhi.
Reni juga memberikan semangat dan menyampaikan akan mengawal dan memberi pelayanan yang dibutuhkan demi keberlanjutan pendidikan anak-anak tersebut.
