Krisis Energi Pengaruhi Ketahanan Ekonomi Nasional

Surabaya (Antara Jatim) - Krisis energi di Indonesia dikhawatirkan mampu memengaruhi ketahanan ekonomi nasional, mengingat produksi minyak nasional mengalami penurunan permanen dari 1,6 juta barel per hari pada tahun 1995 dan kini (2014) 800 ribu barel per hari. "Cadangan energi nasional yang terus menurun dapat berpengaruh pada ketahanan ekonomi. Selain itu, memicu disintegritasi bangsa," kata Staf Ahli Komite Pengawas Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Abdul Muim di Surabaya, Rabu. Oleh sebab itu, saran dia, untuk mengantisipasi defisit minyak dan gas bumi yang semakin lebar maka tata kelola kedua komoditas tersebut harus segera dibenahi. Di samping itu, pembagian keuntungan wajib mengacu pada prinsip-prinsip kedaulatan energi dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. "Pemerintah juga harus mengelola keuntungan yang dihasilkan untuk investasi pada bidang energi terbarukan. Misalnya, di bidang pertanian dan bidang lain," ujarnya. Terkait konsumsi minyak nasional, jelas dia, kinerjanya mencatatkan peningkatan. Kalau tahun ini mencapai 1,6 juta barel per hari maka diprediksi meningkat menjadi 1,9 juta barel per hari pada tahun 2025. "Kalau Indonesia mengalami krisis migas dan memicu krisis energi, secara perlahan krisis ekonomi bisa terulang," tegas dia. Apalagi, tambah dia, negeri ini memang pernah kaya akan sumber daya alam termasuk migas. Namun, hal itu terjadi pada beberapa puluh tahun lalu atau tepatnya ketika Indonesia masih punya kemampuan mengekspor minyak. "Tapi, kini cadangan migas dalam negeri semakin minim. Bahkan, impor komoditas tersebut sulit terhindarkan," ucapnya. Di sisi lain, Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana berharap, daerah penghasil migas di Indonesia memiliki kesadaran bahwa industri migas bersifat ekstratif atau mempunyai batas umur. Untuk itu, dana bagi hasil industri migas harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. "Hal paling utama adalah untuk kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang," tukasnya. Ia melanjutkan, sebagai contoh Pulau Bali yang tidak memiliki industri migas mampu mempunyai ketahanan ekonomi yang baik. Dengan begitu, ada baiknya pemerintah daerah tidak hanya berfikir tentang berapa banyak dana bagi hasil tahun 2014. "Akan tetapi, bagaimana dana bagi hasil itu dimanfaatkan baik menyejahterakan masyarakat maupun mereka yang berada di daerah produksi migas," katanya.(*)