PPS di Kediri Mengancam Mundur

Kediri (Antara Jatim) - Sejumlah panitia pemungutan suara (PPS) di Kota Kediri, Jawa Timur, mengancam akan mundur dari panitia tersebut menghadapi Pemilu Presiden 2014, dengan alasan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota setempat tidak profesional. "Kami siap mengundurkan diri jika KPU tidak memberikan kepastian," kata Joko, salah seorang PPS di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kediri, ditemui di kantor DPRD Kota Kediri, Rabu. Ia mengatakan, terdapat sejumlah permasalahan dengan KPU Kota Kediri yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Masalah itu antara lain terkait dengan pengurangan jumlah TPS. Di awal rapat, KPU pernah mengatakan tidak akan mengurangi jumlah TPS, nyatanya mereka mengurangi. Bahkan, pengurangan pun dinilai tidak proporsional. Jumlah TPS di tiga kecamatan yang ada di Kota Kediri adalah 668. Jumlah itu saat Pemilu Legislatif 2014, tapi berkurang menjadi 477 TPS, di mana di Kecamatan Kota mencapai 265 TPS saat pemilu legislatif berubah menjadi 138 TPS (berkurang 127 TPS atau sampai 48 persen), Kecamatan Mojoroto 224 TPS saat pemilu legilatif menjadi 207 TPS (berkurang 17 TPS atau 8 persen), dan di Kecamatan Pesantren dari 179 TPS saat pemilu legislatif berubah menjadi 132 TPS (berkurang 47 TPS atau 26 persen). "Jumlah ini kami nilai tidak berimbang. PPS juga tidak diundang lagi terkait dengan pengurangan itu," ucapnya. Selain terkait pengurangan jumlah TPS, pihaknya juga menyebut masalah honor yang belum diturunkan sejak dua bulan, yaitu Mei dan Juni. Sejak awal, petugas sudah dilibatkan untuk bekerja demi persiapan pemilu legislatif, di antaranya untuk memverifikasi daftar pemilih. Namun, secara tiba-tiba, KPU memutuskan untuk mengurangi jumlah TPS. Padahal, diharapkan dengan tetap dilibatkan bisa menjadi "obat". Saat pemilu legislatif, mereka bekerja sangat maksimal, bahkan ada yang sampai dini hari, demi merekap hasil suara pemilu legislatif. Namun, saat pemilu presiden yang hanya dua calon, justru KPU mengurangi jumlah TPS. "Kami berharap, di pemilu presiden tetap dilibatkan dan ini sebagai 'obat' untuk kami, mengingat saat pemilu legislatif lalu, ada yang bekerja sampai dini hari menyelesaikan rekapitulasi," kata Apriyanto, PPS lainnya.(*)