Apersi Khawatir Penghapusan FLPP Tingkatkan "Backlog" Nasional

Surabaya (Antara Jatim) - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Cabang Jawa Timur mengkhawatirkan "backlog" (angka kekurangan ketersediaan rumah) secara nasional kian meningkat karena kebijakan penghapusan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dimulai pada tahun 2015. "Hal tersebut membuktikan bahwa sampai sekarang kebijakan pemerintah kurang berpihak pada pemenuhan rumah tapak bersubsidi," kata Ketua Apersi Jatim, Supratno, dihubungi di Surabaya, Kamis. Menurut dia, khususnya di Jatim, pada akhir 2013 angka "backlog" rumah mencapai sekitar 550.000 unit hunian. Besaran tersebut diprediksi semakin meningkat pada beberapa bulan terakhir. "Apalagi pengembang masih menahan pengembangan bisnisnya. Faktor penyebabnya, aturan pemerintah yang belum jelas misalnya program FLPP dan keringanan pajak Penambahan Nilai (PPN)," ujarnya. Padahal, kata dia, program FLPP sangat membantu masyarakat untuk memiliki rumah tapak terutama mereka yang selama ini memiliki penghasilan rendah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pemerintah tetap membebankan kepada pihak perbankan jika ternyata pembeli tidak bisa melanjutkan angsuran. "Kondisi itulah yang mengakibatkan pihak perbankan kian selektif," katanya. Jika FLPP benar ditiadakan, jelas dia, dengan alasan program tersebut akan dialihkan ke rusunami maka pihaknya menilai pemerintah tidak paham terhadap kondisi masyarakat. Pemerintah juga tidak mengerti bagaimana kultur yang terbangun. "Dari sisi kultur, masyarakat masih belum siap untuk tinggal di rusunami. Mereka masih terbiasa dan nyaman tinggal di rumah tapak walaupun dengan ukuran yang sama," katanya.(*)