Wagub Akui Jatim Kekurangan Tenaga Dokter

Surabaya (Antara Jatim) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengakui di wilayahnya saat ini kekurangan tenaga dokter, khususnya rumah sakit dan puskesmas di daerah karena mayoritas terkonsentrasi di kota-kota besar. "Saya mendapat laporan memang tenaga dokter di daerah sangat kurang. Ini harus segera dicarikan solusi agar dokter di puskesmas-puskesmas bisa semakin banyak," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa. Namun, kondisi ini bukan hanya terjadi di Jawa Timur saja. Menurut dia, kekurangan tenaga dokter telah menjadi masalah nasional yang penyebabnya sama, yakni terkonsentrasinya dokter di daerah perkotaan saja. Berdasarkan data di Dinas Kesehatan Jatim, jumlah tenaga dokter belum ideal. Dengan total penduduk yang ada, setidaknya harus memiliki sekitar 15.443 dokter. Namun, jumlah dokter sekarang hanya 5.423 orang atau kurang sekitar 10.010 tenaga. Sedangkan, rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah memang sangat membutuhkan dokter tidak sedikit. Jika dilihat saat ini, jumlah rumah sakit milik pemerintah di Jatim sebanyak 52 unit dan jumlah puskesmasnya mencapai 1.000 unit. Salah satu penyebab lainnya, kata wakil gubernur, karena tidak minatnya dokter umum yang mau praktik dan mendaftarkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Selain itu kurang pedulinya dokter umum yang sudah lulus untuk bekerja di daerah-daerah terpencil di kabupaten/kota di Jatim juga menjadi masalah tersendiri yang harus dipecahkan solusinya. "Jadi, kalau bicara kurang memang kurang. Persoalannya, tenaga dokter sekarang terkonsentrasi di kota besar dan sangat sedikit yang mau ke daerah," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut. Ia memisalkan dokter spesialis. Jumlah dokter spesialis di kota besar, lebih banyak dibanding yang ada di daerah. Hal itu, kata dia, bukan selalu dokter yang tidak mau, tapi kemauan dan aturannya harus diperkuat. Untuk menutupi kekurangan tenaga dokter ini, Gus Ipul menyebut perlunya mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya, sistem penempatan dokter.Apalagi sekarang ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sementara itu, Dinas Kesehatan Jatim telah menyiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pemerataan dan mengatur ketersediaan tenaga dokter dengan jumlah kebutuhan di rumah sakit atau puskesmas yang ada di provinsi ini. "Raperda ini akan memberikan regulasi yang jelas akan kebutuhan dokter di lapangan. Saya yakin jika regulasi ini ditetapkan akan ada pemerataan dokter, baik di rumah sakit maupun di puskesmas," ujar Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Harsono. Pihaknya segera menyelesaikan draf raperda tersebut yang saat ini sedang masuk dalam tahap penggodokan dan diharapkan selesai Juli 2014. (*)