Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai bahwa stabilitas keamanan merupakan penunjang dan kunci utama atas tercapainya perekonomian di wilayahnya selama ini. "Keamanan sendiri tidak lepas dari kerja sama yang baik antara TNI, Polri dan pemerintah. Sehingga menjadi kunci dan penentu tingkat ketertiban di Jatim," ujarnya di sela menjadi Inspektur Apel Pagi Hari Pertama Masuk Kerja 2014, di hadapan pegawai di halaman Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis. Menurut dia, apabila distribusi barang terganggu maka akan mempengaruhi harga menjadi naik. Oleh karena itulah dibutuhkan peran TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu mengungkapkan, pada 2013, Jatim telah melakukan perdagangan antarprovinsi dengan mendirikan 26 perwakilan dagang. Hasilnya, nilai uang keluar masuk yang didapat sekitar Rp900 triliun. "Nilai barang yang masuk ke Jatim senilai Rp400 triliun, sedangkan barang yang keluar dari Jatim senilai Rp500 triliun. Pola perdagangan inilah yang sangat menguntungkan bagi Jatim," katanya. Memasuki awal tahun, mantan Sekdaprov Jatim itu bertekad mampu menguasai 50 persen pasar dalam negeri. Caranya, kata dia, yakni dengan memperkuat perwakilan dagang, memperkuat UMKM dan Jamkrida. "Selain itu kami minta masyarakat petani tidak menjual bahan baku mentah, tetapi harus diolah sendiri menjadi bahan produksi," kata birokrat yang juga seorang politisi Partai Demokrat tersebut. Tidak itu saja, lanjut Pakde Karwo, tahun ini akan ada larangan ekspor bahan baku mentah. Oleh karena itulah, pihaknya akan menyiapkan lahan untuk pabrik pengolahan bahan baku. "Provinsi ini akan menjadi generator perekonomian di Indonesia. Karena itu saya meminta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang untuk tidak memperumit perizinannya," kata suami Nina Kirana tersebut. Sementara itu, secara umum gubernur juga mengajak seluruh masyarakat bersama pemerintah membangun Jatim. Untuk mendukungnya, tidak hanya kerja sama dalam bidang keamanan saja, tetapi membutuhkan peran dari lembaga teknis daerah seperti KONI, Ormas, Parpol maupun PMI. "Sekali lagi, semua SKPD di lingkungan Pemprov Jatim juga bersinergi dengan lembaga tekhnis daerah tersebut. Memasuki awal tahun, saya juga mengajak masyarakat agar tahun ini bersama pemerintah ikut membangun Jatim menjadi lebih baik lagi," katanya. (*)


Editor : FAROCHA
COPYRIGHT © ANTARA 2026