Surabaya (Antara Jatim) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengusulkan perlunya aturan mengenai standardisasi minimal dalam pelayanan ibadah haji dan umroh yang dilakukan biro perjalanan, sehingga masyarakat sebagai pengguna jasa memperoleh layanan yang lebih baik. "Meskipun umat muslim berangkat ibadah haji atau umroh dengan niat ikhlas dan semata-mata untuk menunaikan panggilan Allah, saya pikir standar minimal dalam pelayanan kepada tamu Allah perlu ada," katanya saat membuka Musyawarah Nasional Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umroh Republik Indonesia (AMPHURI) di Surabaya, Jumat malam. Selama ini, lanjutnya, pengguna jasa biro perjalanan haji dan umroh jarang komplain ketika mendapatkan kualitas pelayanan yang kurang baik dan cenderung bersikap pasrah. "Mudah-mudahan Munas AMPHURI kali ini bisa melahirkan inovasi soal standar pelayanan kepada para pengguna jasa. Apalagi, jumlah masyarakat yang berminat pergi haji dan umroh terus meningkat," ujar wagub yang akrab disapa Gus Ipul tersebut. Menurut ia, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan peminat haji dan umroh terbesar. Bahkan, saat ini terdapat lebih dari 400 ribu orang yang masuk daftar antrean berangkat haji. Untuk ibadah umroh, Gus Ipul memperkirakan jumlah keberangkatan dari Jatim lebih dari 5.000 orang setiap hari, karena ada sebagian yang berangkat umroh melalui biro perjalanan di Jakarta. "Daftar tunggu berangkatnya (haji) sudah 16 tahun. Kalau tidak ada penambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia dan masih seperti sekarang, daftar tunggunya akan semakin panjang," tambah Gus Ipul. Ia menambahkan meningkatkan jumlah umat muslim yang berminat pergi haji atau umroh, menjadi bukti bahwa tingkat perekonomian masyarakat terus mengalami kemajuan cukup signifikan, terutama pendapatan perkapita penduduk. Ketua Umum AMPHURI (demisioner) Fuad Hasan Masjkur yang ditemui usai pembukaan munas menyatakan sependapat dengan usulan Wagub Jatim mengenai standardisasi pelayanan ibadah haji dan umroh. "Hingga saat ini memang belum ada standar pelayanan seperti itu, tapi ke depan seharusnya memang perlu dilakukan. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang lebih baik," katanya. Munas AMPHURI yang dihadiri sekitar 200 anggota dan dijadwalkan berlangsung hingga Minggu (15/12), memiliki agenda utama memilih ketua umum periode 2013-2016 untuk menggantikan Fuad Hasan Masjkur yang telah dua periode menjabat. "Selain itu, peserta munas juga akan membahas dan merumuskan program kerja organisasi, serta agenda-agenda lain yang sedang berkembang saat ini," kata Ketua Panitia Munas, Joko Asmoro. (*)
Berita Terkait
Kasus kuota haji, KPK tunggu penyidik pulang dari Arab Saudi
4 Desember 2025 07:27
KPK beberkan peran Yaqut hingga pemilik Maktour di kasus kuota haji
2 Desember 2025 13:37
KPK dalami layanan untuk jamaah haji saat periksa sembilan biro haji
21 November 2025 06:45
KPK masih dalami proses jual beli kuota haji
18 November 2025 11:57
KPK panggil 12 saksi kasus dugaan korupsi kuota haji
17 November 2025 14:29
Kasus kuota haji, KPK periksa Sekretaris Utama Baznas sebagai saksi
12 November 2025 10:19
KPK periksa 350 biro haji dalam penyidikan kasus kuota haji
11 November 2025 12:14
Kasus kuota haji, KPK berencana lakukan penyidikan di Arab Saudi
11 November 2025 09:41
