Dua Parpol Di Bojonegoro Belum Serahkan Rekening

Bojonegoro (Antara Jatim) - Dua parpol di Bojonegoro, Jatim, yaitu Nasdem dan Partai Demokrat belum menyerahkan dana rekening parpol dan daftar pelaksana kampanye ke KPU sebagai persyaratan dalam Pemilu 2014. "Kami sudah memberitahu parpol yang bersangkutan agar segera menyerahkan dana rekening kampanye dan daftar pelaksana kampanye pemilu 2014, sebab batas terakhir penyerahan pada 30 November," kata Ketua KPU Bojonegoro Mundzar Fahman, Rabu. Ia optimsitis Nasdem dan Partai Demokrat segera menyerahkan rekening dan daftar pelaksana kampanye, sebab dalam silahturachmi dengan caleg parpol sehari lalu mengenai rekening dan daftar pelaksana kampanye disampaikan kembali. Ia menegaskan parpol wajib menyerahkan rekening dan daftar pelaksana kampanye karena merupakan ketentuan persyaratan yang diamanatkan di dalam udang-undang sebagai peserta Pemilu 2014. "Tujuan penyerahan rekening parpol sebagai usaha memantau besarnya dana sebuah parpol dalam melaksanakan kampanye baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden (pilpres) yang berasal dari luar," tuturnya. Ia menyebutkan sesuai ketentuan parpol bisa menerima dana bantuan kampanye dari luar yang besarnya dibatasi maksimal bantuan pribadi Rp1 miliar dan perusahaan atau kelompok Rp7,5 miliar. "Rekening parpol itu pengertiannya termasuk dana kampanye yang dimanfaatkan untuk kampanye calon legislatif (caleg). Tapi caleg tidak diwajibkan menyerahkan rekening," tandasnya. Lebih lanjut ia menjelaskan parpol yang sudah menyerahkan rekening parpol dan daftar pelaksana kampanye yaitu PDIP, Partai Golkar, PPP, Hanura, PKPI dan PBB. Di lain pihak, katanya, PKS, Partai Gerindra, PAN belum menyerahkan rekening parpol, tapi sudah menyerahkan daftar pelaksana kampanye. Selain itu, PKB belum menyerahkan daftar pelaksana kampanye, tapi sudah menyerahkan rekening parpol. Ditanya mengenai daftar pemilih tetap (DPT) yang nomor induk kependudukan (NIK) invalid, Mundzar menjelaskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan jajarannya masih terus melakukan verifikasi. "Kalau memang ada pemilih yang sudah masuk DPT tidak memiliki NIK maka Dispendukcapil akan kami minta untuk membuatkan NIK," ujarnya.(*)