KPU: Pemilih Pemula Tentukan Pemimpin yang Baik

Surabaya (Antara Jatim) - Komisioner KPU Pusat Arief Budiman menegaskan bahwa mahasiswa atau pemilih pemula secara umum sangat menentukan munculnya pemimpin bangsa yang baik, karena jumlah mereka mencapai sekitar 20 persen dari 186.612.255 DPT atau sekitar 35 juta. "Pemilih pemula itu penentu 'masa depan' pemilu berikutnya, karena jumlahnya cukup besar dan mereka merupakan pemilih cerdas yang mampu mendorong orang yang baik menjadi pemimpin bangsa ini," katanya setelah berbicara dalam 'KPU Goes To Campus' di Fisip Unair Surabaya, Selasa. Setelah melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula yang mayoritas mahasiswa Unair itu, komisioner divisi logistik itu menjelaskan potensi pemilih pemula itu mendorong KPU mendekati kampus dengan berbagai cara, seperti seminar, Goes To Campus (sosialisasi), atau cara lain. "Kami datang untuk memberi kesan yang baik tentang pemilu dan kalau mereka memiliki kesan yang baik terhadap pemilu, maka mereka tidak akan mau untuk golput pada 9 April 2014, sebab golput akan berarti mereka akan mendapatkan pemimpin yang jelek," katanya dalam acara yang juga menampilkan sosiolog Prof Zainudin Maliki. Dalam sesi dialog, para mahasiswa Unair terlihat antusias bertanya, di antaranya cara mudah untuk mengetahui rekam jejak (track record) seorang calon anggota legislatif, cara mahasiswa rantau untuk ikut pemilu, cara KPU atasi DPT bermasalah, alasan TNI/Polri dilarang ikut Pemilu, dan sebagainya. "Itu cerdas, karena kalian memang harus memilih caleg yang memiliki rekam jejak yang baik, apalagi kalian tidak akan memilih ribuan caleg se-Indonesia, tapi memilih satu dari beberapa caleg saja yang ada pada lokasi domisili kalian," katanya. Bagi mahasiswa rantau, katanya, juga memilih di lokasi domisili. "Caranya, kalian minta orang tua untuk mengirimkan surat A-5 dari KPU setempat untuk digunakan sebagai bukti terdaftar pada DPT untuk mencoblos di lokasi domisili," katanya, menjawab mahasiswi Unair asal Kepulauan Riau. Untuk DPT bermasalah, KPU telah meminta masukan dari masyarakat guna perbaikan. "Kami sudah menerima masukan dari Bawaslu, PDIP, dan Partai Gerindra, kemudian hasil perbaikan sudah mencapai 50-60 persen, jadi insya-Allah akan tuntas dalam beberapa pekan," katanya. Tentang larangan TNI/Polri untuk memiliki hak pilih, Prof Zainudin Maliki menjawab pemilu sekarang masih merupakan masa transisi, karena itu suatu saat TNI/Polri akan mempunyai hak pilih dan dipilih bila masyarakat sudah siap. "Kalau masyarakat belum siap justru akan rawan dengan konflik kepentingan bagi TNI/Polri memilih, apalagi TNI/Polri itu memiliki senjata, sehingga konflik kepentingan dalam pemilu akan berbahaya dengan adanya senjata itu," katanya. Dalam kesempatan itu, Prof Zainudin Maliki sepakat dengan KPU bahwa pemilih cerdas akan sangat menentukan masa depan bangsa ini, karena pemilih cerdas tidak mungkin akan memilih pemimpin yang jelek, termasuk pemimpin jelek yang menawari "money politics". "Karena itu, kalian harus memilih karena suara kalian akan sangat menentukan untuk melahirkan pemimpin yang baik bagi bangsa ini. Pemilih yang cerdas itu pemilih yang terdidik dan tidak mudah dipengaruhi dengan politik transaksional, sebab politik transaksional terbukti merugikan masyarakat karena pemimpin jelek terpilih," katanya. (*)