Presiden Agar Tak Legalkan Karapan Sapi dengan Kekerasan

Pamekasan (Antara Jatim) - Sejumlah partai Islam di Pamekasan, Jawa Timur, minta agar Presiden RI tidak melegalkan pelaksanaan karapan sapi yang menggunakan cara-cara kekerasan, karena selain melanggar hukum agama, juga melanggar hukum positif. Juru bicara partai Islam Pamekasan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Halili, Minggu, mengatakan, kebijakan pemerintah melarang praktik kekerasan dalam pelaksanaan karapan sapi sudah tepat, sehingga kebijakan itu tidak perlu dicabut lagi. "Kecuali, para pemilik sapi karapan di Pulau Madura ini sepakat untuk tidak melaksanakan karapan sapi dengan cara-cara kekerasan dan penyiksaan, seperti yang dilakukan selama ini," kata Halili. Jika, sambung dia, pelaksanaan karapan sapi tahun ini tetap dilaksanakan dengan kekerasan, Halili yang juga Ketua DPRD Pamekasan ini minta agar Presiden tetap mempertahankan kebijakannya, yakni membekukan pelaksanaan karapan sapi yang memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI. (*)