Surabaya (Antara Jatim) - Asosiasi Mebel Kayu dan Rotan (AMKRI) Jawa Timur meyakini Indonesia membutuhkan klaster industri mebel untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas produksi mebel nasional. Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Mebel Kayu dan Rotan Indonesia (AMKRI) Jawa Timur, Nur Cahyudi mengemukakan, dengan dibangunnya klaster industri mebel di Tanah Air maka mulai aktivitas produksi, ketersediaan bahan baku hingga industri pendukung dan pasar mampu terwujud secara berkelanjutan. "Dampak positifnya, pembeli dari dalam maupun luar negeri dapat bertransaksi secara langsung," ucapnya di Surabaya, Minggu. Apalagi, ungkap dia, ketersediaan bahan baku mebel Indonesia yang kini masih menjanjikan belum mampu menjadikan sektor ini sebagai "raja" di negeri sendiri. "Sementara, besarnya potensi dan ketersediaan bahan baku produk mebel serta perkayuan dalam negeri justru banyak dikirim ke sejumlah negara meskipun kondisi pasar ekspor belum stabil," tuturnya. Kondisi itu, jelas dia, dipicu keterlambatan pemerintah dalam memperkuat pasar nasional mengingat besarnya kebutuhan produk mebel dari pasar ekspor. "Tapi, kini perekonomian Benua Eropa dan Amerika masih bergejolak sehingga wajib ada alternatif pasar ekspor yakni pasar domestik. Bahkan, peluangnya untuk menguasai pasar dalam negeri sangat besar," ujarnya. Saat ini, tambah dia, 70 persen produksi mebel secara nasional diekspor ke berbagai negara terutama Eropa, Amerika, dan Jepang. Lalu, 30 persen sisa produksi mebel nasional disebar ke pasar domestik. "Untuk itu, realisasi pengembangan ke pasar domestik perlu dipercepat khususnya ke Kawasan Indonesia Timur," katanya. Faktor penyebabnya, lanjut dia, pada masa kini ekonomi nasional kian menguat karena surplus perdagangan antarpulau terutama dari Jatim kinerjanya kian meningkat. "Situasi ini adalah kesempatan emas. Apalagi, kini neraca perdagangan Indonesia dengan luar negeri masih mengalami defisit," tukasnya.(*)
Berita Terkait
Yusril dorong perumusan hukum keperdataan nasional komprehensif
15 Oktober 2025 13:55
Asosiasi PVA di Bali pastikan money changer nakal di Ubud usaha ilegal
15 Oktober 2025 13:08
Purbaya terima APPSI bahas TKD dan DBH
7 Oktober 2025 10:54
Asosiasi perkuat Surety Bond untuk pertumbuhan ekonomi nasional
2 Oktober 2025 22:01
KPK geledah tiga kantor asosiasi dan satu rumah pihak agensi haji
20 Agustus 2025 14:37
Penjualan e-commerce naik, nilai belanja turun imbas "rojali rohana"
19 Agustus 2025 17:00
Pemerintah-DPR sepakat bentuk tim perumus kebijakan zero ODOL
4 Agustus 2025 13:56
APSyFI temui Kemendag diskusikan dampak kebijakan BMAD
3 Agustus 2025 21:45
