Bangkalan (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur mengingatkan para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah itu untuk segera memenuhi kelengkapan sebagai persyaratan operasional program tersebut.

Ketua Satgas MBG Kabupaten Bangkalan Bambang Budi Mustika, di Bangkalan, Minggu mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Satgas hingga 10 Mei 2026, baru sebanyak 112 dari total 179 dapur MBG di wilayah itu yang beroperasi, sedangkan sebanyak 85 dapur sisanya belum.

"Penyebabnya, karena dapur-dapur yang belum beroperasi ini belum mengantongi izin operasional lengkap," katanya.

Selain itu, dari total 179 dapur MBG tersebut, baru 129 dapur yang memiliki ID atau kode registrasi resmi dari Badan Gizi Nasional. Sedangkan sebanyak 50 dapur lainnya belum.

Kekurangan lain yang juga ditemukan Satgas MBG terkait kelengkapan SPPG adalah belum memiliki dapur dalam bentuk bangunan permanen.

"Dari 179 dapur yang terdata, ada sebanyak 68 SPPG yang belum memiliki dapur permanen, atau masih dalam proses pembangunan, sehingga hal ini juga menjadi kendala beroperasinya dapur MBG di Bangkalan ini," katanya.

Kepala Satgas MBG Bambang Budi Mustika lebih lanjut menjelaskan, total penerima manfaat program MBG di Kabupaten Bangkalan sebanyak 328 ribu jiwa, tersebar di 273 desa dan delapan kelurahan di 18 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan.

"Para penerima manfaat ini terdiri atas siswa di berbagai lembaga pendidikan, ibu hamil dan ibu menyusui, serta anak balita non-PAUD," katanya.

Terkait kendala izin operasional dan kelengkapan sarana dan prasarana itu, Bambang mengatakan, telah melakukan pendekatan khusus kepada para pengelola agar mempercepat pengurusan izin.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan instansi dinas terkait untuk membantu, karena program MBG ini merupakan program prioritas pemerintah," katanya, menjelaskan.

 

 

 

 



Pewarta: Abd Aziz
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026