Dari tumpukan ke tatanan

Surabaya (ANTARA) - Pagi di sudut kota sering dimulai dengan bunyi yang nyaris tak terdengar: roda gerobak yang berderit pelan, kantong plastik yang diseret, dan langkah-langkah petugas kebersihan yang bergerak sebelum hiruk pikuk dimulai.

Di balik rutinitas itu, ada satu sistem yang bekerja diam-diam namun menentukan wajah kota, yakni pengelolaan sampah.

Di Kota Surabaya, Jawa Timur, sistem ini sedang dibenahi secara serius. Bukan sekadar urusan angkut dan buang, melainkan upaya menyusun ulang arsitektur kebersihan kota secara menyeluruh.

Dalam beberapa tahun terakhir, Surabaya kerap disebut sebagai salah satu kota dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia. Produksi sampahnya mencapai sekitar 1.800 ton per hari, dengan tingkat penanganan mendekati 95 persen.

Angka itu tidak datang begitu saja. Ia merupakan hasil dari kombinasi kebijakan, disiplin operasional, dan keterlibatan masyarakat. Namun di balik capaian itu, ada persoalan klasik yang terus mengintai, yakni ketidakseimbangan antara volume sampah dan kapasitas sistem.

Pembenahan yang kini dilakukan Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak lagi dilihat sebagai isu teknis semata. Ia telah bergeser menjadi isu tata kelola, bahkan budaya. Dari sini, menarik untuk melihat bagaimana kota ini mencoba menutup celah-celah yang selama ini luput dari perhatian.

Disiplin data

Salah satu langkah penting yang ditempuh adalah penataan Tempat Penampungan Sementara (TPS). Selama ini, TPS sering menjadi titik lemah dalam rantai pengelolaan sampah. Tumpukan yang meluber, bau menyengat, hingga gerobak yang parkir sembarangan menjadi pemandangan yang tak asing.

Pemerintah kota mencoba mengubah wajah TPS menjadi lebih tertib. Kuncinya ada pada disiplin dan perencanaan berbasis data. Setiap RW diminta menghitung timbulan sampah dengan pendekatan sederhana namun sistematis, yakni rata-rata 0,6 kilogram per orang per hari. Dari angka ini, kebutuhan kapasitas dihitung, lalu dikonversi menjadi jumlah tongbin atau tong sampah yang ideal.

Langkah ini terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya mendasar. Selama ini, banyak kebijakan persampahan dibuat tanpa basis data mikro yang kuat. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan dan fasilitas. Ada TPS yang kelebihan tongbin, ada pula yang kekurangan hingga sampah meluber.

Penambahan 1.800 unit tongbin menjadi bagian dari koreksi atas masalah tersebut. Banyak tongbin sebelumnya rusak atau berkurang kapasitasnya, sehingga sistem tampung menjadi tidak optimal. Namun, penambahan fasilitas saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah memastikan distribusinya tepat sasaran.

Di sinilah pendekatan berbasis data menjadi krusial. Dengan menghitung kebutuhan hingga tingkat RW, pemerintah kota berusaha memastikan tidak ada lagi ruang abu-abu dalam pengelolaan sampah. Setiap wilayah mengetahui beban sampahnya, dan setiap TPS memiliki kapasitas yang terukur.

Selain itu, penerapan koefisien tambahan dalam perhitungan menunjukkan kesadaran akan dinamika lapangan. Sampah tidak pernah statis. Ada fluktuasi harian, musiman, bahkan situasional. Dengan menambahkan margin, sistem menjadi lebih adaptif terhadap lonjakan.

Di sisi operasional, pemanfaatan teknologi juga mulai diperkuat. Armada pengangkut sampah dipantau menggunakan sistem GPS secara real time. Ini memungkinkan pengawasan terhadap rute, waktu tempuh, hingga efektivitas kerja. Dengan kata lain, pengelolaan sampah mulai masuk ke era manajemen berbasis teknologi.

Namun, kedisiplinan tetap menjadi kunci utama. Penataan jadwal pengangkutan, larangan parkir gerobak di TPS, hingga pengaturan waktu buang sampah adalah bagian dari upaya membangun budaya tertib. Sistem yang baik tanpa disiplin hanya akan menjadi aturan di atas kertas.

Budaya bersih

Di luar aspek teknis dan manajerial, kekuatan utama Surabaya justru terletak pada partisipasi masyarakat. Keterlibatan ribuan warga dalam kegiatan bersih-bersih sungai menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi urusan pemerintah.

Budaya memilah sampah dari sumber mulai tumbuh, meskipun belum merata. Ini penting, karena teknologi pengolahan secanggih apa pun tidak akan efektif tanpa pemilahan. Sampah yang tercampur akan selalu menjadi beban besar, baik secara lingkungan maupun ekonomi.

Surabaya juga telah mengembangkan pendekatan hilir melalui fasilitas pengolahan sampah menjadi energi di Benowo. Lebih dari 1.000 ton sampah per hari diproyeksikan dapat diolah menjadi listrik. Ini menjadi langkah maju dalam mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir.

Namun, pendekatan teknologi ini bukan tanpa tantangan. Biaya investasi dan operasional yang tinggi menjadi salah satu catatan penting. Selain itu, ketergantungan berlebihan pada teknologi berpotensi mengabaikan solusi yang lebih mendasar, yakni pengurangan sampah dari sumber.

Di sinilah keseimbangan diperlukan. Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan. Ia membutuhkan kombinasi antara pengurangan, pemilahan, pengolahan, dan pengawasan.

Masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah pengelolaan sampah sektor usaha. Kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha mengelola sampahnya secara mandiri merupakan langkah tepat, tetapi implementasinya perlu diawasi secara konsisten.

Selain itu, persoalan sampah besar seperti furnitur dan material bangunan juga membutuhkan sistem khusus. Selama ini, jenis sampah ini kerap dibuang ke TPS dan mengganggu operasional. Tanpa pengaturan yang jelas, masalah ini akan terus berulang.

Tantangan lain adalah menjaga konsistensi. Banyak kota mampu menciptakan sistem yang baik, tetapi gagal mempertahankannya. Dalam konteks ini, pengawasan dan penegakan aturan menjadi faktor penentu.

Pengelolaan sampah adalah cermin dari cara sebuah kota mengelola dirinya. Ia bukan sekadar urusan kebersihan, tetapi juga soal kedisiplinan, keadilan distribusi layanan, dan kesadaran kolektif.

Surabaya telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin. Dengan pendekatan yang semakin presisi, dukungan teknologi, dan partisipasi masyarakat, kota ini berada di jalur yang tepat. Namun, perjalanan masih panjang.

Pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah sistem ini bisa berjalan, melainkan apakah ia bisa bertahan dan terus berkembang di tengah dinamika kota yang kian kompleks. Sebab pada akhirnya, kota yang bersih bukan hanya hasil kerja petugas, tetapi hasil kesepakatan bersama tentang bagaimana ruang hidup dijaga dan dihormati.