BPK Kembali Audit Ratusan Perusahaan Tambang

Tulungagung (AntaraJatim) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mengaudit ratusan perusahaan tambang maupun pengelola kelapa sawit karena disinyalir menyalahi prosedur perizinan, ilegal minning hingga masalah pertambangan atau pengelolaan lahan hutan/kebun yang tidak dibarengi kebijakan konservasi yang memadai. "Ini untuk mengetahui perusahaan mana saja yang telah mengeksploitasi suatu kawasan tambang ataupun area kehutanan dan perkebunan, secara berlebihan sehingga mengganggu keseimbangan alam," kata salah seorang anggota BPK RI, Ali Masykur Musa usai mengikuti kegiatan Haul ke-60 KH Raden Abdul Fattah di kompleks Pondok Menara Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Minggu. Ia tak menyebut jumlah pasti perusahaan pertambangan, kehutanan, maupun sektor perkebunan yang bermasalah tersebut. Ali hanya merujuk pada hasil dan temuan audit 26 perusahaan pertambangan maupun pengelola sawit yang telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, beberapa waktu lalu. "Itu temuan BPK setelah melakukan audit kekayaan perusahaan maupun tata kelolah lahan selama kurun tahun 2011. Kami sangat yakin jumlah ini masih akan terus bertambah seiring aduit yang sedang berjalan," imbuhnya. Akibat praktik pencurian maupun penyalahgunaan izin pertambangan itu, Ali Masykur Musa menengarai kerugian negara mencapai sekitar Rp90,6 miliar dan 38 ribu dolar AS. Mantan anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada era-pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menengarai pelanggaran izin pengelolaan tambang maupun kehutanan dan perkebunan itu bukan sepenuhnya dilakukan oleh pihak swasta maupun BUMN. "Dalam banyak hal, terasuk dalam kasus ilegal minning itu biasanya karena ada kontribusi oknum pejabat-pejabat 'nakal' di instansi terkait," ujarnya. Menurut dia, berdasar hasil audit sementara BPK, buruknya pengeloalaan sumberdaya alam, khususnya pertambangan di Indonesia telah menyebabkan kerusakan lingkungan secara luar biasa. Ia bahkan memprediksi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang akan mengalami kesulitan bahan bakar minyak dan batubara akibat kesalahan pengelolaan sumber daya alam tersebut. (*)