Fenomena penghalusan kata dalam perspektif AWK Fairclough

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memastikan sejumlah warga kurang mampu di wilayah Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mendapatkan program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).

"Ada empat RTLH milik rumah warga di wilayah Balongbendo yang kondisinya dinilai perlu segera mendapatkan perbaikan,” kata Bupati Subandi di Sidoarjo.

Dari berita yang dimuat ANTARAJATIM, 8 Maret 2026 ini menunjukkan gambaran kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh kepala daerah.

Kehadiran kepala daerah sebagai abdi negara di tengah masyarakat merupakan wujud nyata dari tanggung jawab moral dan administratif yang melekat pada jabatan tersebut. Seorang kepala daerah tidak hanya berperan sebagai pengambil kebijakan di balik meja, tetapi juga sebagai figur yang harus memahami secara langsung kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang dipimpinnya.

Hanya saja, persepsi pembaca dalam menanggapi pemberitaan di atas, tidak berhenti pada hal itu saja. Wacana di atas juga dapat dilihat dari kacamata Analisis Wacana Kritis model Fairclough yang menilai bahwa bahasa tidak sepenuhnya netral. Bahasa tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan sebenarnya, karena selalu terikat dengan relasi kekuasaan dan ideologi yang berjalan di masyarakat dan sistem pemerintahan.

Ketika kepala daerah secara aktif menginisiasi dan menampilkan diri dalam program perbaikan RTLH, bahasa dan tindakan yang digunakan sering kali membentuk citra sebagai pemimpin yang peduli dan dekat dengan rakyat kecil.

Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis (AWK), hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat menjadi medium reproduksi ideologi, di mana bantuan yang diberikan tidak sepenuhnya netral, melainkan sarat motif politis yang pada akhirnya untuk menyelamatkan posisi kekuasaan.

Narasi tentang "kepedulian" dan "kehadiran pemerintah" yang dibangun melalui media dan komunikasi publik berpotensi mengarahkan persepsi masyarakat untuk melihat kepala daerah sebagai figur yang layak didukung, sehingga program RTLH tidak hanya berfungsi sebagai solusi atas persoalan sosial, tetapi juga sebagai instrumen simbolik dalam mempertahankan dan memperluas pengaruh kekuasaan.

Pada Analisis Wacana Kritis Fairclough, dalam komunikasi kebijakan pemerintah, istilah rumah tidak layak huni atau RTLH dapat dipandang pula sebagai bentuk penghalusan kata untuk menggantikan ungkapan yang lebih keras, seperti "rumah kumuh" atau "rumah orang miskin". Dengan menggunakan istilah RTLH, pemerintah berupaya menghadirkan bahasa yang lebih terkesan netral dan tidak menyinggung perasaan masyarakat yang terdampak.

Hanya saja, praktik penghalusan kata ini juga dapat mengaburkan realitas sosial yang sebenarnya, karena kondisi kemiskinan dan keterbatasan yang dialami masyarakat menjadi terdengar lebih ringan daripada kenyataannya.

Selanjutnya, pada frasa "perlu segera mendapatkan perbaikan" juga terselip adanya upaya melunakkan keadaan, dengan tidak secara langsung menyebut tingkat kerusakan atau risiko yang dihadapi penghuni. Secara keseluruhan, kalimat ini mencerminkan gaya bahasa birokrat yang cenderung formal dan berhati-hati dalam memilih diksi, sehingga mengurangi kesan dramatis atau menyudutkan.

Wacana yang mengandung penghalusan kata seperti di atas, sering kita temui dalam keseharian. Di suatu kondisi, pemerintah melakukan "penyesuaian harga" untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Frasa "penyesuaian harga" ini menggantikan ungkapan yang lebih langsung, seperti "kenaikan harga". Kata "penyesuaian" memberi kesan netral dan seolah-olah perubahan tersebut wajar atau seimbang, bukan sesuatu yang memberatkan.

Istilah "efisiensi anggaran" yang sedang hangat menjadi pembicaraan juga merupakan bentuk penghalusan kata yang sering digunakan pemerintah untuk menggantikan ungkapan yang lebih langsung, seperti "pemotongan anggaran" atau "pengurangan dana". Kata "efisiensi" memberi kesan positif, seolah-olah langkah tersebut bertujuan meningkatkan penggunaan anggaran agar lebih tepat guna dan tidak boros. Padahal, dalam praktiknya, kebijakan ini bisa berarti pengurangan alokasi dana pada program atau sektor tertentu.

Sering kali, kita menikmati wacana tentang pemberian pembinaan khusus bagi ASN yang melanggar disiplin. Frasa "pembinaan khusus" digunakan untuk menggantikan istilah yang lebih tegas, seperti "hukuman", "sanksi", atau "tindakan disiplin". Kata "pembinaan" memberikan kesan positif karena diasosiasikan dengan proses mendidik, memperbaiki, dan membimbing, sedangkan tambahan kata "khusus" memperkuat kesan bahwa tindakan tersebut bersifat terarah dan personal.

Analisis Wacana Kritis menunjukkan bahwa teks, seperti kutipan berita di atas tidak hanya dapat dipahami dari permukaan bahasa, tetapi juga dapat dianalisis secara lebih kritis melalui pendekatan wacana.

AWK membantu mengungkap bagaimana pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa—termasuk penghalusan kata—membentuk cara pandang pembaca terhadap suatu peristiwa. Dengan demikian, pembaca tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu mengidentifikasi ideologi, kepentingan, dan strategi komunikasi yang tersembunyi di balik teks media.

Hal ini menjadikan AWK sebagai alat penting untuk meningkatkan literasi kritis, salah satunya dalam memahami pemberitaan di media massa.

Dengan demikian, bahasa menjadi alat yang dapat digunakan untuk mempengaruhi cara berpikir, membentuk opini publik, serta mengarahkan tindakan sosial. Ketidaknetralan ini terlihat jelas dalam berbagai konteks, seperti media, politik, dan institusi, di mana wacana yang diproduksi cenderung mengandung bias yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran kritis dalam memahami dan menafsirkan bahasa yang mereka konsumsi sehari-hari.

*) Sucipto dan Mas'udah adalah mahasiswa S2 Program MPd Univeritas Dr Soetomo (Unitomo),
Dr. Nensy Megawati Simanjuntak, MPd adalah dosen Pascasarjana Unitomo Surabaya