Polisi usut dugaan penipuan pengurusan izin dapur MBG

Pamekasan (ANTARA) - Polres Pamekasan, Jawa Timur mengusut dugaan kasus penipuan izin pendirian dapur program MBG (Makan Bergizi Gratis), setelah adanya laporan dari warga setempat terkait hal itu.

"Pengusutan dugaan kasus penipuan izin operasional dapur MBG ini berdasarkan laporan yang disampaikan warga beberapa waktu lalu," kata Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan di Pamekasan, Senin.

Ia menjelaskan, pada 7 April 2026 warga bernama Abd Ghaffar asal Kecamatan Tlanakan bersama Moh Sakir asal Kecamatan Pamekasan mendatangi Mapolres Pamekasan bersama penasihat hukumnya Akhmad Mausul Nasri.

Keduanya melaporkan adanya dugaan penipuan tentang pengurusan izin operasional dapur MBG yang dilakukan oknum warga asal Malang, Jawa Timur.

"Dalam laporan sebagaimana tertuang dalam nomor laporan: STTLP/B/123/V/2026/SPKT/Polres Pamekasan/Polda Jawa Timur itu, keduanya menduga bahwa telah tertipu dengan tindakan beberapa orang terkait pengurusan izin operasional dapur MBG," katanya.

Terlapor, sambung dia, mengaku bisa membantu mengurus izin operasional dapur MBG dengan catatan harus membayar sejumlah uang.

Namun, dalam perkembangan, izin operasional dapur MBG itu tidak keluar dan hingga kini, terlapor tetap tidak bisa membuka dapur MBG sesuai dengan janji yang disampaikan.

Padahal, kedua orang tersebut telah membayar sejumlah uang sesuai yang telah ditentukan terlapor.

"Si Ghaffar ini mengaku telah membayar uang sebesar Rp60 juta, sedangkan korban yang bernama Sakir mengaku telah membayar sebesar Rp30 juta," kata Evan.

Selain menjanjikan pengurusan izin operasional, terlapor yang merupakan seorang perempuan asal Malang, Jawa Timur tersebut juga menjanjikan bisa membantu mendatangkan investor, sehingga dapur MBG itu nantinya bisa berjalan tanpa kekurangan modal.

Menurut Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan, pertemuan antara korban dan terduga pelaku sejak 2024 dan pembayaran oleh keduanya dilakukan melalui transfer bank.

"Sebagian ada juga yang dibayar langsung," katanya.

Penasihat hukum korban Akhmad Mausul Narsi berharap, petugas bisa bertindak cepat mengusut hingga tuntas kasus yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

"Korban dalam kasus ini sebenarnya bukan hanya dua orang, namun lebih dari 10 orang. Hanya saja yang baru melapor ke Mapolres Pamekasan baru dua orang," katanya.