Lamongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan bersama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Gresik melakukan relokasi trafo di area Masjid At-Taqwa Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, sebagai langkah cepat atas keluhan warga terkait keamanan dan kenyamanan jamaah.

Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara menyatakan pemerintah daerah menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan berkoordinasi bersama pihak terkait untuk merelokasi tiang dan trafo.

“Relokasi ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jamaah saat beribadah,” ujarnya di Lamongan, Jawa Timur, Kamis. 

Ia menjelaskan proses tersebut dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui UP3 Gresik dan Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Sidayu, serta masyarakat Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro.

Menurut dia, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji turut mengawal dan berkoordinasi dalam proses relokasi trafo tersebut bersama pemerintah daerah dan PLN.

Selain itu, Armuji juga hadir dalam pembahasan bersama Pemkab Lamongan dan PLN terkait relokasi trafo guna mendorong percepatan penyelesaian persoalan warga.

Dirham menambahkan hasil diskusi bersama menghasilkan relokasi tiang dan trafo listrik tanpa biaya, setelah sebelumnya sempat muncul beban pemindahan sekitar Rp80 juta kepada pihak pelapor.

Tokoh masyarakat setempat, Sholahuddin, mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam menindaklanjuti aspirasi warga.

“Kami berterima kasih atas perhatian dan gerak cepat pemerintah. Harapan kami, relokasi ini segera terealisasi sehingga jamaah bisa beribadah dengan lebih tenang,” ujarnya.

Sebelumnya, warga mengeluhkan keberadaan trafo dan tiang listrik di sekitar Masjid At-Taqwa yang dinilai terlalu dekat dengan area aktivitas jamaah, sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan dan membahayakan saat kegiatan ibadah berlangsung.

Diketahui, Dirham Akbar Aksara dan Armuji merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang turut mendorong percepatan penyelesaian persoalan infrastruktur pelayanan publik di tengah masyarakat.



Pewarta: Alimun Khakim
Editor : Astrid Faidlatul Habibah

COPYRIGHT © ANTARA 2026