Surabaya (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Kadin Jatim) bersama Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Jawa Timur memantapkan penguatan program vokasi dengan menargetkan pembentukan TKDV di 38 kabupaten/kota rampung pada 2026.
Direktur Kadin Institute sekaligus Ketua Pokja 3 TKDV Jatim Nurul Indah Susanti menyatakan arah kebijakan 2026 tidak lagi sebatas sosialisasi dan pembentukan kelembagaan melainkan implementasi konkret strategi nasional (stranas) ke strategi daerah (strada).
“Sejak 2004 hingga 2025, progres vokasi di Jawa Timur terus bergerak maju meski belum sepenuhnya maksimal. Tahun 2026 kami fokus pada implementasi nyata strada melalui tiga pokja agar link and match benar-benar berjalan,” katanya di Surabaya, Sabtu.
Hingga 2025, sebanyak 22 daerah atau sekitar 60 persen telah membentuk TKDV sedangkan 16 kabupaten/kota termasuk wilayah Madura, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Blitar masih dalam proses pembentukan.
Pada tahap awal terdapat 60 industri yang terlibat dalam program link and match dengan 16 industri mendapatkan pendampingan intensif melalui konsultan vokasi dan skema in-company training berbasis master trainer.
Penguatan ekosistem juga dilakukan melalui Pokja 1 (bidang pendidikan) yang mendorong kolaborasi SMK dengan industri seperti program industri mengajar, guru magang di industri, serta penyelarasan kurikulum berbasis kebutuhan dunia usaha.
Dari total 2.174 SMK di Jawa Timur, baru sekitar 20 persen yang terlibat aktif dalam kerja sama vokasi.
Sementara itu, Pokja 2 (bidang pelatihan) berkoordinasi dengan sekitar 1.750 lembaga pelatihan yang tergabung dalam Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILSI) dan Forum Lembaga Pelatihan Vokasi (Forlat), serta melibatkan unsur HMSDM dan APINDO.
Dari sisi sertifikasi, Pokja 3 mengonsolidasikan sekitar 360–370 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) agar terintegrasi dengan kebutuhan industri, sekolah, politeknik, dan universitas vokasi.
Saat ini tersedia 38 master trainer dan sekitar 700 workplace trainer, namun jumlah tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat kualitas pemagangan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Iwan yang mewakili Ketua TKDV Jatim menuturkan penguatan vokasi merupakan strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM) berbasis kebutuhan industri.
Melalui TKDV yang ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Tahun 2025 dan diperkuat Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Strategi Daerah Vokasi, pihaknya mengonsolidasikan pemerintah, pendidikan, dan industri dalam satu kerangka kolaboratif.
Kebijakan tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 yang menekankan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai kebutuhan pasar kerja.
Secara ekonomi, langkah ini dinilai krusial lantaran Berita Resmi Statistik 2025 mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur mencapai Rp3.403,17 triliun dengan pertumbuhan 5,85 persen pada April 2025 dan kontribusi 14,22 persen terhadap perekonomian nasional.
Struktur ekonomi didominasi industri pengolahan sebesar 31,32 persen, disusul perdagangan 18,55 persen dan pertanian 10,74 persen.
Menurutnya, struktur ekonomi seperti ini membutuhkan tenaga kerja kompeten sangat tinggi sehingga vokasi menjadi instrumen strategis untuk menjaga pertumbuhan dan menekan kemiskinan.
Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto pun mengingatkan Jawa Timur dengan jumlah penduduk 42,09 juta jiwa sedang memasuki momentum bonus demografi.
Data Sakernas Agustus 2025 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,61 persen namun pengangguran lulusan SMK masih tertinggi yakni 6,78 persen.
Jika tidak diiringi peningkatan kualitas SDM, maka bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban demografi akibat meningkatnya angka pengangguran dan rendahnya produktivitas.
Oleh sebab itu, Adik mengatakan perlu penguatan kompetensi melalui pelatihan berbasis industri dan sertifikasi profesi menjadi kunci agar tenaga kerja Jawa Timur mampu terserap secara optimal.
Pewarta: Astrid Faidlatul HabibahEditor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026