DPRD Gresik perkuat pengawasan demi kualitas UHC

Data harus terus diperbarui supaya anggaran benar-benar tepat sasaran

Gresik (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik memperkuat pengawasan program Universal Health Coverage (UHC) guna menjaga kualitas layanan dan keberlanjutan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar tetap tepat sasaran serta akuntabel.

“UHC ini sudah berjalan baik. Tapi justru karena itu, kita harus jujur melihat titik rawannya. Data harus terus diperbarui supaya anggaran benar-benar tepat sasaran,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Mujid Riduan dalam keterangannya, Selasa.

Program UHC di Kabupaten Gresik telah menjangkau hampir seluruh penduduk melalui skema JKN yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Akses layanan kesehatan bagi warga semakin terbuka karena biaya pengobatan ditanggung di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan.

Meski demikian, DPRD menilai tingginya angka kepesertaan perlu diimbangi pengawasan ketat. Mujid menyebut UHC bukan sekadar program layanan kesehatan, melainkan instrumen perlindungan sosial yang berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat.

Menurut dia, besarnya alokasi anggaran kesehatan harus disertai kontrol agar tidak terjadi inefisiensi.

DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan UHC tetap berada pada koridor yang tepat, terutama di tengah dinamika fiskal daerah.

Hasil evaluasi bersama menunjukkan sekitar 20 ribu data peserta BPJS Kesehatan di Gresik terindikasi bermasalah.

Permasalahan meliputi perubahan status sosial ekonomi, peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria, hingga data ganda yang belum diperbarui.

Apabila tidak segera dibenahi, potensi pemborosan anggaran diperkirakan mencapai Rp7 miliar. Karena itu, pembaruan dan sinkronisasi data menjadi prioritas agar belanja kesehatan benar-benar tepat sasaran.

Mujid menegaskan temuan tersebut bukan indikasi kegagalan program, melainkan momentum memperkuat tata kelola. DPRD mendorong pembaruan data dilakukan secara berkala dan terintegrasi dengan organisasi perangkat daerah terkait guna mencegah persoalan serupa terulang.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik Janoe Tegoeh Prasetijo menilai pelaksanaan UHC di daerah tersebut relatif stabil dibanding sejumlah wilayah lain, dengan koordinasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah berjalan baik.

’’UHC bukan sistem yang statis. Data harus terus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Kalau datanya akurat, maka layanan dan pembiayaan bisa lebih terkendali,” ucap Janoe.

Ia menambahkan BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah terus melakukan verifikasi dan validasi data. Integrasi data kependudukan, data sosial, dan data kepesertaan menjadi pekerjaan bersama untuk menjaga keberlanjutan sistem JKN secara fiskal dan sosial.