Dispenda Kota Malang Gandeng PKK Tarik PBB

Malang - Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Jawa Timur, menggandeng Tim Penggerak PKK untuk menarik pajak bumi dan bangunan (PBB) pada wajib pajak karena anggota organisasi tersebut dikenal dekat dengan masyarakat dan efektif untuk mensosialisasikan pembayaran pajak. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang Mardioko, Kamis, mengakui, PKK merupakan organisasi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga akan lebih cepat dalam melakukan sosialisasi pembayaran PBB yang mulai tahun ini dikelola oleh Pemkot Malang. "Dengan adanya keterlibatan PKK, saya yakin pencapaian target PBB akan meningkat karena masyarakat akan lebih paham dan semakin sadar akan kewajibannya membayar PBB," katanya. Tahun ini target perolehan PBB sebesar Rp43 miliar atau meningkat dari tahun lalu yang hanya ditarget sebesar Rp39 miliar. "Meski target ini semakin tinggi, kami optimistis akan terlampaui karena PKK akan membantu melakukan sosialisasi pada masyarakat," ujarnya. Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Heri Puji Utami juga mengaku optimistis target yang dibebankan pada Dispenda tersebut akan terlampaui, apalagi setelah adanya sosialisasi secara luas oleh PKK. Untuk membantu pencapaian target PBB tersebut, lanjut istri Wali Kota Malang peni Suparto itu, pihaknya akan menyusun program dengan turun langsung ke masyarakat, bahkan akan melibatkan RT/RW dan lurah. Menyinggung kerja sama yang dirintis dengan Dispenda untuk melakukan sosialisasi dan penarikan PBB tersebut sebagai kendaraan untuk berkampanye bagi dirinya sebagai bakal Calon Wali Kota Malang, Heri Puji, secara tegas membantah. "Benar, memang saya sedang berkampanye, tapi bukan untuk pencalonan saya sebagai bakal calon wali kota dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), tapi kampanye agar masyarakat sadar dan tertib membayar pajak," katanya, menegaskan.(*)