Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan observasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Mutiara Rawa Hitam di Tulungagung, Jawa Timur menyusul insiden diare yang dialami pelajar SMK Negeri 3 Boyolangu usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator BGN Wilayah Tulungagung Sebrina Mahardika di Tulungagung, Kamis, mengatakan observasi dilakukan untuk memastikan penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam seluruh tahapan penyediaan MBG, mulai dari pengolahan bahan, proses memasak, hingga penyajian makanan.
"Observasi ini untuk melihat apakah operasional SPPG sudah sesuai SOP BGN atau belum. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi BGN pusat untuk menentukan kelanjutan operasional SPPG tersebut," kata Sebrina.
Ia menjelaskan, keputusan terkait operasional SPPG sepenuhnya berada di BGN pusat dan akan ditetapkan setelah seluruh hasil observasi lapangan serta uji laboratorium sampel makanan dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya diterima.
Berdasarkan hasil observasi sementara, SPPG Yayasan Mutiara Rawa Hitam yang berlokasi di Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, diketahui belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang merupakan salah satu persyaratan wajib dalam operasional SPPG.
Sebrina menyebut SPPG tersebut baru beroperasi sekitar dua bulan dan saat ini masih dalam proses pengajuan SLHS, namun sertifikat tersebut belum diterbitkan.
"Karena SLHS belum terbit, tentu akan ada pembenahan dan penyesuaian agar operasional SPPG sesuai standar BGN dan layak mendapatkan SLHS," ujarnya.
Selama beroperasi, SPPG Yayasan Mutiara Rawa Hitam mendistribusikan sebanyak 2.819 porsi MBG untuk sembilan kelompok penerima manfaat, yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, peserta didik PAUD, TK, SD, hingga pelajar SMK Negeri 3 Boyolangu.
Hingga saat ini, kasus dugaan gangguan kesehatan akibat konsumsi MBG di Tulungagung tercatat terjadi dua kali.
Kasus pertama menimpa pelajar SMP Negeri 1 Boyolangu yang mendapatkan suplai MBG dari SPPG Desa Tanggung, sehingga operasional SPPG tersebut dihentikan sementara.
"Dua kasus dugaan gangguan kesehatan akibat MBG yang terjadi di Tulungagung diketahui berasal dari SPPG yang pada saat kejadian belum memiliki SLHS," pungkas Sebrina.
