Migrant Care Nilai Pemulangan TKI Suriah Lambat

Jakarta - Analis kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan penanganan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di daerah konflik Suriah masih cenderung lambat, sehingga mengakibatkan pemerintah saat ini kesulitan dalam memulangkan buruh migran. "TKI kita belum aman, karena pemerintah masih lambat dalam penanganan TKI di daerah konflik. Indikator lambatnya itu karena pemerintah tidak segera mengevakuasi ketika krisis Suriah sudah mulai berlangsung," kata Wahyu dihubungi dari Jakarta, Jumat. Menurut Wahyu, Migrant Care telah mendirikan sebuah posko informasi Suriah sejak 2012, namun dianggap mengada-ada oleh pemerintah. Dia mengatakan bahkan Kedutaan Besar RI di Suriah justru masih sempat mengendorse perpanjangan kontrak para TKI di Suriah. "Akhirnya sekarang pemerintah mengeluh kesulitan membawa keluar sekitar 7.000 TKI yang masih berada terjebak di Suriah. Migrant Care juga telah mendesak Garuda Indonesia mengangkut TKI di Suriah saat kembali dari mengangkut haji, namun tidak direspon," ujar dia. Dia mengimbau pemerintah untuk segera memulangkan TKI yang masih bertahan di daerah konflik Suriah, layaknya yang dilakukan pemerintah Filipina. Meskipun langkah tersebut apabila dilakukan saat ini memiliki risiko. "Pemerintah harus memiliki keberanian mengevakuasi para TKI di Suriah secara massal, seperti Filipina. Meskipun berisiko kalau dilakukan saat ini," ucapnya. Hingga saat ini konflik di Suriah masih belum berakhir. PBB memperkirakan lebih dari 60.000 manusia meninggal dalam perang saudara di Suriah sejak 2011 hingga awal 2013. Komisioner Hak Asasi Manusia PBB, Navi Pillay mengatakan di Jenewa bahwa para peneliti menemukan 59,648 orang terbunuh di Suriah antara 15 Maret 2011 sampai November 2012. "Mengingat konflik terus berlanjut sejak akhir November, kami mengasumsikan lebih dari 60.000 orang terbunuh sampai pada awal 2013," kata Pillay. Tidak ada rincian mengenai soal jumlah korban dari sisi etnis dan informasi apakah yang terbunuh itu adalah kelompok gerilyawan, tentara pemerintah, atau warga sipil.(*)