Jakarta (ANTARA) - Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran kehutanan sosial, solusi berbasis alam (Nature-based Solutions/NbS), dan pendekatan berbasis ekosistem (Ecosystem-based Adaptation/EbA) sebagai pilar utama aksi iklim di kawasan ASEAN.
Direktur Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Kehutanan Sosial, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Julmansyah menyampaikan komitmen tersebut dalam Talk Show Kehutanan Sosial di Paviliun ASEAN pada COP30 di Belem, Brasil.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, dia menyatakan pentingnya hutan di kawasan ASEAN sebagai fondasi kehidupan, budaya, dan pengendalian perubahan iklim.
"Hutan-hutan ini bukan hanya ekosistem, tetapi juga fondasi mata pencaharian, identitas budaya, keanekaragaman hayati, dan ketahanan iklim di kawasan kita," katanya.
Untuk itulah, lanjut dia negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menjadikan hutan sebagai pilar utama strategi iklim, termasuk melalui NDC yang lebih ambisius dan inisiatif regional seperti Visi ASEAN 2045.
Kawasan ASEAN sendiri merupakan rumah bagi lebih dari 206 juta hektar hutan, yang mencakup hampir setengah dari luas daratan ASEAN.
Oleh karena itu, negara-negara ASEAN terus memperkuat komitmen iklim mereka melalui Nationally Determined Contribution (NDC) yang lebih ambisius dan visi jangka panjang seperti ASEAN Vision 2045.
Salah satu capaian penting yang disoroti adalah finalisasi Pedoman dan Alat Bantu untuk mewujudkan Nbs/EbA di ASEAN dalam implementasi Pengelolaan Hutan Lestari dan Perhutanan Sosial.
Menurut Julmansyah, pedoman ini, yang dikembangkan secara kolaboratif melalui Kelompok Kerja ASEAN tentang Kehutanan Sosial, Kelompok Kerja ASEAN tentang Perubahan Iklim Hutan, UN-REDD, dan mitra, memberikan panduan praktis, berbasis ilmu pengetahuan, dan berpusat pada komunitas dan memastikan keberlanjutan jangka panjang.
Dalam kesempatan tersebut, Julmansyah juga mewakili ASEAN untuk menyampaikan posisi bersama mengenai isu kehutanan di COP30.
Ia menegaskan dua poin utama yakni ASEAN menekankan bahwa pendanaan iklim yang berkelanjutan dan dapat diprediksi sangat penting untuk mendukung perlindungan hutan, pemulihan, dan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam mencapai Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC).
"Pendanaan iklim harus memfasilitasi implementasi penuh REDD+, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Solusi Berbasis Alam dan Ekosistem," ujarnya.
Dukungan semacam ini, tambahnya, sangat penting untuk memperkuat kesiapan dan kapasitas institusional negara-negara anggota ASEAN dalam mitigasi dan adaptasi berbasis hutan.
Kedua, ASEAN menekankan perlunya pengembangan kapasitas yang ditingkatkan untuk memperkuat sistem teknis dan institusional dalam MRV, akuntansi karbon, dan pelaporan transparan di bawah Kerangka Transparansi yang Ditingkatkan.
"Pengembangan kapasitas harus mendorong kolaborasi regional yang inklusif, mendukung transfer teknologi, dan mempromosikan pertukaran pengetahuan dan informasi," ujarnya.
Pada kesempatan itu Julmansyah menegaskan kesatuan ASEAN dalam menjadikan hutan, kehutanan sosial, dan NbS/EbA sebagai pilar aksi iklim.
"Bersama-sama, kita dapat membangun ASEAN di mana hutan dilindungi, komunitas diberdayakan, dan masa depan iklim kita terjamin," katanya.
