Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Jawa Timur berharap Pjs Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani mampu melanjutkan program-program yang berpihak kepada masyarakat yang selama ini telah dijalankan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji.
"Saya kira Pjs Wali Kota Surabaya setelah menerima tongkat estafet dari Eri-Armuji yang kini sedang cuti karena mengikuti kontestasi di pilkada. Dengan selang waktu dua bulan diharapkan mampu melanjutkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Surabaya," kata Adi Sutarwijono, Ketua sementara DPRD Surabaya, Rabu.
Ia mengemukakan, Pjs nanti diharapkan juga bisa melanjutkan pembangunan dan penanganan isu-isu sentral di Kota Surabaya diantaranya kemiskinan, pengangguran dan stunting.
"Terutama pelayanan publik harus betul-betul diperhatikan serta kebijakan pemerintah kota Surabaya dan Keteraturan pemerintahan yang selama ini menjadi pondasi kuat dalam jalannya pemerintahan di Kota Surabaya," sambung Adi.
Kemudian diharapkan Pjs dan DPRD Kota Surabaya bisa segera bersinergi agar dengan cepat menyesuaikan kebijakan yang harus diambil di masa kepemimpinan Pjs.
"Saat ini kota Surabaya sudah banyak melakukan pembangunan fisik dalam upaya mengendalikan banjir dengan membangun saluran air. Pembenahan balai-balai RW kemudian, pelayan publik yang selama ini sudah optimal dan dirasakan manfaatnya oleh warga, pun demikian pelayanan kesehatan yang begitu dirasakan betul kebermanfaatannya oleh masyarakat. Ada juga program perbaikan rumah tidak layak huni, penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Saya kira Pjs Wali Kota Surabaya setelah menerima tongkat estafet dari Eri-Armuji yang kini sedang cuti karena mengikuti kontestasi di pilkada. Dengan selang waktu dua bulan diharapkan mampu melanjutkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Surabaya," kata Adi Sutarwijono, Ketua sementara DPRD Surabaya, Rabu.
Ia mengemukakan, Pjs nanti diharapkan juga bisa melanjutkan pembangunan dan penanganan isu-isu sentral di Kota Surabaya diantaranya kemiskinan, pengangguran dan stunting.
"Terutama pelayanan publik harus betul-betul diperhatikan serta kebijakan pemerintah kota Surabaya dan Keteraturan pemerintahan yang selama ini menjadi pondasi kuat dalam jalannya pemerintahan di Kota Surabaya," sambung Adi.
Kemudian diharapkan Pjs dan DPRD Kota Surabaya bisa segera bersinergi agar dengan cepat menyesuaikan kebijakan yang harus diambil di masa kepemimpinan Pjs.
"Saat ini kota Surabaya sudah banyak melakukan pembangunan fisik dalam upaya mengendalikan banjir dengan membangun saluran air. Pembenahan balai-balai RW kemudian, pelayan publik yang selama ini sudah optimal dan dirasakan manfaatnya oleh warga, pun demikian pelayanan kesehatan yang begitu dirasakan betul kebermanfaatannya oleh masyarakat. Ada juga program perbaikan rumah tidak layak huni, penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya," katanya.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024